Eddy Flo
MerahPutih.Com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan, bahwa Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar yang sempat menjadi buronan KPK telah menyerahkan diri.
Saat ini, tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar itu tengah diperiksa penyidik lembaga antirasuah.
"Betul sudah menyerahkan diri. Sedang diperiksa didampingi penasehat hukumnya," kata Agus saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Jumat (8/6).
Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Blitar itu menyerahkan diri ke KPK sekitar pukul 18.30 WIB.
"Wali Kota Blitar telah datang ke KPK. Kami hargai penyerahan diri tersebut," ucap Febri.
Sementara untuk Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sampai malam ini belum menyerahkan diri ke KPK. Untuk itu, KPK meminta calon Bupati Tulungagung periode 2018-2023 itu untuk bersikap kooperatif.
"Sikap koperatif ini tentu akan baik bagi yang bersangkutan dan akan memperlancar proses hukum," tutur Febri.
Meskipun kedua politisi PDIP itu telah berstatus tersangka, namun Syahri dan Samanhudi tak ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar tim penindakan KPK pada Rabu (6/6) lalu.
Syahri dan Samanhudi ditetapkan sebagai tersangka suap dalam dua perkara yang berbeda. Selain mereka berdua, KPK juga menetapkan tersangka dari pihak swasta Susilo Prabowo, Bambang Purnomo dan Agung Prayitno serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung Sutrisno.
Syahri diduga menerima suap dari Susilo melalui Agung sebesar Rp1 miliar terkait proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.
Diduga suap tersebut merupakan pemberian ke-3. Sebelumnya, Bupati Tulungagung diduga telah menerima pemberian pertama sebesar Rp500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp 1 miliar. Susilo diketahui merupakan salah satu kontraktor yang kerap memenangkan proyek proyek di Pemkab Tulungagung sejak 2014 hingga 2018.
Sedangkan Samanhudi diduga menerima suap sebesar Rp 1.5 miliar dari Susilo melalui Bambang terkait izin proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak senilai Rp23 miliar.
Fee tersebut diduga bagian dari 8% yang menjadi bagian untuk Walikota dari total fee 10% yang disepakati. Sedangkan 2%nya akan dibagi-bagikan kepada dinas.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Ini Jumlah Harta Kekayaan Dua Kader PDIP yang Jadi Buronan KPK
