Sembilan Syarat PKB untuk Ridwan Kamil

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 12 September 2017
Sembilan Syarat PKB untuk Ridwan Kamil

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. (ANTARA FOTO/Fahrul Jayadiputra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan sembilan syarat kepada Ridwan Kamil apabila dirinya terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 mendatang.

"Kami memformulasikannya kesembilan syarat itu menjadi agenda Jabar lahir batin," kata Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda saat memberikan surat keterangan (SK) dukungan pengusungan Ridwan Kamil di Bandung, Senin (11/9).

Syaiful menjelaskan, beberapa syarat yang diajukan PKB, yakni Ridwan Kamil diharapkan mampu membangun pertumbuhan ekonomi di Jabar Selatan, serta mengentaskan kesenjangan ekonomi masyarakat. Namun, dia enggan menjelaskan lebih rinci mengenai syarat yang diajukan PKB.

"Satu atau dua hari kedepan akan saya umumkan apa yang menjadi syaratnya," kata dia.

Menurutnya, bukanlah keputusan yang sulit untuk ikut mengusung Ridwan Kamil di Pilgub. Visi dan misi PKB sejalan dengan apa yang direncanakan Wali Kota Bandung tersebut dalam pembangunan di Jawa Barat.

Apalagi, PKB dan Ridwan Kamil sama-sama memiliki ideologi yang diperjuangkan yakni Indonesia yang berPancasila dan Islam yang Rahmatan Lilalamin.

Di tempat yang sama, Ridwan Kamil mengaku tidak ada syarat administratif yang diminta PKB kepadanya. Adapun permintaan yang diutarakan Syaiful telah menjadi agenda besarnya apabila dirinya terpilih sebagai Gubernur Jabar

"Syaratnya lebih ke filosofis ideologis. Tanpa diminta pun saya akan melakukannya (pembangunan ekonomi di Jabar Selatan). Seperti halnya membangun Kota Bandung," kata pria yang akrab disapa Emil ini.

Sebelumnya, PKB secara resmi mengumumkan mengusung Emil pada Pilkada Jabar 2018. Dukungan itu dilakukan dengan penyerahan SK yang dilakukan DPW PKB Jabar di Bandung dan telah ditandatangani Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (*)

Sumber: ANTARA

#PKB #Ridwan Kamil #Pilkada Jawa Barat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Bank BJB, KPK Buka Peluang Kembali Periksa Ridwan Kamil
Taufik menjelaskan peluang tersebut terbuka, terutama untuk melengkapi berkas perkara para tersangka yang sudah ditahan KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 Agustus 2026
Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Bank BJB, KPK Buka Peluang Kembali Periksa Ridwan Kamil
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Indonesia
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Gagasan ekonomi yang dijalankan pemerintah bukanlah pemikiran baru ataupun milik pribadi, melainkan berlandaskan amanat konstitusi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Indonesia
Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Seluruh partai politik dan elemen bangsa pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
 Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Bagikan