Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pertemuan Presiden Jokowi dengan Alumni 212 di Istana Bogor beberapa waktu lalu menimbulkan tanda tanya besar. Apakah Alumni 212 mulai melunak ke pemerintah atau justru sebaliknya.
Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, pertemuan tersebut sangat lekat dengan agenda politik. Jokowi disebut mulai merangkul para pengkritik melalui dialog termasuk kelompok alumni 212.
"Memang di tahun politik ini. Jokowi dan partai koalisi pendukung gencar melalukan lobi politik kepada pihak-pihak yang gencar menentangnya. Termasuk kelompok PA 212," kata Ujang saat dimintai keterangan, Kamis (26/4).
Namun, dari pengamatannya, pertemuan itu jelas menguntungkan Jokowi. "Saling mengamankan, Jika mereka deal, maka tentu menguntungkan Jokowi. Jokowi sangat diuntungkan dengan pertemuan tersebut," tutur Ujang.
PDI Perjuangan sendiri menyambut positif pertemuan Jokowi dengan Alumni 212 yang digelar tertutup. Pertemuan tersebut dinilai baik untuk membangun peradaban dan sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang berakar pada semangat musyawarah dan dialog.
"Belajar dari pendiri bangsa, semangat bermusyawarah bagian dari sila keempat Pancasila itu bagian dari semangat kepribadian kita, dan menurut saya sangat posistif, hal yang baik," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di DPP PDI Perjuangan, Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (26/4).
Sebagai seorang presiden, kata Hasto, Jokowi mampu menunjukan bagaimana mengayomi seluruh elemen bangsa. Pertemuan Jokowi dengan Kelompok 212 menunjukan bagaimana pemimpin harus berdialog, mendengarkan seluruh lapisan rakyat meski berbeda pandangan.Dari dialog itulah, sehingga pemerintah mampu merumuskan kebijakan untuk seluruh warga tanpa diskriminatif. "itu yang dilakukan Jokowi. Itu hal positif," imbuhnya.
Hasto menyebut Jokowi berpolitik membangun peradaban dan merangkul seluruh elemen bangsa untuk berdialog dan hal itu sangat positif. Dukungan itu dari rakyat, tokoh elit sebagai jembatan.
"Maka Jokowi sangat menyadari bahwa dialog itu ditujukan bukan untuk sifatnya praktis. Tapi untuk hal yang besar terkait bangsa dan negara agar betul bisa kokoh seperti bangsa yang besar," ujarnya.
Ketua PA 212, Slamet Maarif yang ikut dalam pertemuan menjelaskan bahwa pertemuan itu hanya untuk mengingatkan Jokowi soal kriminalisasi ulama.
"Intinya, kami meminta pemerintah menghentikan kriminalisasi ulama," kata Slamet saat dikonfirmasi.
Adapun 11 ulama yang ikut menghadiri pertemuan itu adalah, Ketua PA 212 Slamet Maarif, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) KH Muhammad al Khaththath, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Ustadz Shabri Lubis, Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) H Usamah Hisyam dan Abah Raodl Bahar, penasehat Azikra, Yusuf Marta, Aby Tham, Kiyai Mishbah, Kiyai Rosyid, Abu Seif, Nursukma dan Ustadz Buchori Muslim. (Fdi)
