Seluruh Fraksi DPR Tolak PMN yang Diusulkan oleh Menteri Rini

Raden Yusuf NayamenggalaRaden Yusuf Nayamenggala - Sabtu, 31 Oktober 2015
Seluruh Fraksi DPR Tolak PMN yang Diusulkan oleh Menteri Rini

Suasana Rapat Paripurna RAPBN di Gedung Parlemen (Foto: MerahPutih/Fachruddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:
MerahPutih Keuangan - Usulan yang diajukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, agar perusahaan-perusahaan BUMN mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) ditanggapi seragam oleh 10 Fraksi dalam rapat paripurna ke-9 RAPBN 2016, pada Jumat (30/10).
 
"Kami dari Fraksi Hanura menerima Rancangan undang-undang APBN 2016 dengan beberapa catatan, diantaranya, menolak penyertaan modal negara dalam RAPBN 2016," ujar ketua Fraksi Hanura.
 
Tapi tak hanya itu Fraksi dari Partai Gerindra pun menyatakan tak setuju dengan point RAPDN yang menyertakan modal negara dalam BUMN.
 
"Fraksi Gerindra tidak setuju dengan point RAPBN penyertaan modal negara dalam BUMN, dimana seharusnya BUMN memberikan kontribusi terhadap pergerakan ekonomi nasional dan memberikan deviden untuk meningkatkan pendapatan negara, bukan sebaliknya. Karenanya dengan menolak satu point ini, Fraksi Gerinda juga menolak semua pasal yang dibahas dalam RAPBN 2016, yang artinya, Fraksi Gerindra menolak RAPBN 2016." ujar ketua Fraksi Gerindra. 
 
Sikap menolak penyertaan modal negara terhadap perusahaan-perusahaan BUMN ini juga mengemuka secara serempak dari seluruh Fraksi dalam rapat paripurna RAPBN 2016. (aka)
 
BACA JUGA:
 
  1. Politikus PDIP: BUMN Tidak Dikelola dengan Efisien
  2. Rizal Ramli Minta Menteri BUMN Pecat RJ Lino
  3. BUMN Rugi Tidak Akan Terima PMN
#RAPBN 2016 #Penyertaan Modal Negara (PMN) #Rini Soemarno #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Raden Yusuf Nayamenggala

I'm not perfect but special
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Indonesia
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Suasana Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Berita Foto
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Penetapan ketua Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Indonesia
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Pimpinan DPR gempar usai beredarnya draf pemakzulan Wapres Gibran berpelat NasDem. Saan Mustopa janji cek keaslian surat!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Berita Foto
Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 Sebesar Rp98,46 Juta
Rapat penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 07 Oktober 2026
Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 Sebesar Rp98,46 Juta
Bagikan