Frengky Aruan
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti tajam dugaan skandal pemalsuan riset oleh warga negara Indonesia (WNI) di forum ilmiah internasional. Kasus memalukan ini terkuak dalam konferensi International Society for Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD) di Kopenhagen, Denmark.
Lalu Hadrian menegaskan insiden tersebut mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia. Praktik lancung ini juga berpotensi merusak kredibilitas pendidikan tinggi serta riset nasional di tingkat global.
Manipulasi data, klaim identitas akademik palsu, atau bahkan rekayasa penelitian menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menciptakan karya ilmiah fiktif merupakan pelanggaran berat terhadap etika akademik,
tegas Lalu Hadrian dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5).
Ia mengingatkan dunia riset harus tegak di atas integritas dan kejujuran ilmiah. Ia mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) segera bergerak melakukan investigasi menyeluruh.
Baca juga:
“Pengusutan tuntas diperlukan agar reputasi para peneliti profesional Indonesia lainnya tidak ikut layu di kancah internasional,” ujarnya.
Lalu juga meminta kasus ini dibawa ke ranah pidana jika ada bukti otentik pemalsuan dokumen atau penipuan materiil. Aparat kepolisian didesak turun tangan melakukan penyelidikan lebih lanjut demi menegakkan supremasi hukum.
Pelaku harus diberikan sanksi tegas untuk memberikan efek jera agar kejadian tidak kembali terulang di masa depan,
tegasnya.
Dugaan skandal ini pertama kali viral setelah dibongkar oleh peneliti Wa Ode Dwi Daningrat yang hadir langsung dalam konferensi ISPPD pada 17–21 Mei 2026 kemarin. Informasi tersebut kemudian disebarkan secara luas via media sosial dan diunggah ulang oleh dosen sekaligus peneliti Ida Bagus Mandhara Brasika.
Wa Ode mengungkapkan ada kelompok periset asal Indonesia beranggotakan Prihantini, Rifaldy Fajar, dan Rini Winarti yang menampilkan hasil penelitian fiktif dengan temuan luar biasa. Setelah diverifikasi, ketiganya diduga kuat menggunakan data palsu sebagai modus berburu dana hibah (grant) dalam konferensi internasional tersebut.
Baca juga:
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Lalu Hadrian berharap skandal besar ini menjadi momentum evaluasi total sistem pengawasan riset nasional. Pemerintah harus memperketat proses verifikasi publikasi ilmiah dan menegakkan etika akademik di seluruh lingkungan perguruan tinggi serta lembaga penelitian tanah air. (Pon)
