Headline

Selesaikan Masalah Papua, Indonesia Tak Akan Minta Bantuan Asing

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 03 September 2019
Selesaikan Masalah Papua, Indonesia Tak Akan Minta Bantuan Asing

Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers kepada para jurnalis di Gedung KPU, Jakarta Pusat (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto membantah bahwa pemerintah bakal meminta bantuan asing untuk menyelesaikan masalah di Papua. Indonesia memiliki kedaulatan tersendiri yang tak bisa diganggu gugat.

"Tak mungkin suatu negara itu ikut campur urusan negara lain. Indonesia menganut bebas aktif. Tetapi kita tidak ingin urusan dalam negeri kita di campuri negara lain," kata Wiranto di Kantornya, Selasa (3/9).

Baca Juga

Polri Diminta Bebaskan 8 Tersangka Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Wiranto menambahkan, Papua bagian sah dan menjadi kendali dari Indonesia. Sehingga, pemerintah bakal menyelesaikan sendiri masalah yang terjadi di Indonesia.

"Misal terjadi di Madura, masa Saya minta tolong Perancis. Terjadi kerusuhan di banten, minta Arab Saudi minta tolong. Ga bisa. Selesaikan sendiri. Ada permasalahan kita selesiakan sendiri," jelas Wiranto.

Wiranto juga menegaskan, tak ada bendera lain selain Merah putih. Termasuk bendera Bintang Kejora yang beberapa waktu lalu sempat berkibar di depan Istana Negara.

Pengibaran Bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara. Foto: MP/Kanu

"Yang lain ilegal kecuali merhaputih bendera kebangsaan yang sudah disahkan oleh UU. Bendera bintang kejora, Bintang apa lagi nanti itu pasti ilegal ya makanya tidak boleh dikibarkan sebagai bendera kebangsaan. Terpenting bahwa pengibaran bendera yang bukan Merah Putih yang diakui sebagai ya satu bendera kebangsaan versi lain, ilegal," jelas Wiranto.

Gelombang protes terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat pada pertengahan hingga akhir Agustus lalu. Semua itu terjadi buntut dari ujaran rasialisme yang ditujukan kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur pada 16 Agustus.

Baca Juga

Pengibaran Bintang Kejora di Depan Istana Upaya Pancing Aparat Bertindak Anarkistis

Sejauh ini, pemerintah dan Kepolisian mengklaim kondisi sudah berangsur kondusif. Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga ingin berkantor di Papua untuk sementara.

Itu dilakukan agar proses dialog dengan masyarakat setempat dapat berjalan intensif. Tentu demi meredamkan situasi yang memanas sejak beberapa pekan lalu. (Knu)

#Papua #Papua Barat #Wiranto
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pesawat Smart Air Jatuh di Perairan Nabire Diduga Akibat Gangguan Mesin
Pesawat Smart Air PK-SNS rute Nabire–Kaimana alami gangguan mesin dan mendarat darurat di Nabire. Seluruh penumpang selamat, Kemenhub lakukan investigasi.
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
Pesawat Smart Air Jatuh di Perairan Nabire Diduga Akibat Gangguan Mesin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Pindahkan 1 Juta Orang Israel ke Papua, Prabowo Sudah Oke
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan hendak memindahkan 1 juta orang Israel ke Papua, Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Pindahkan 1 Juta Orang Israel ke Papua, Prabowo Sudah Oke
Indonesia
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Tanpa perpanjangan hingga tahun 2061, Freeport khawatir investasi besar-besaran yang mereka tanamkan tidak akan optimal
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Indonesia
Gempa M 5,5 Maluku Tengah Getarannya Terasa Hingga Papua
Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 5,5 yang mengguncang kawasan Maluku Tengah, Maluku, pagi tadi getarannya terasa hingga Papua.
Wisnu Cipto - Sabtu, 17 Januari 2026
Gempa M 5,5 Maluku Tengah Getarannya Terasa Hingga Papua
Indonesia
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Aparat gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 meningkatkan langkah pengamanan dengan melaksanakan olah TKP lanjutan, patroli gabungan, serta razia di sejumlah titik
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pengembangan tanaman berbasis komoditas di Papua.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Indonesia
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG yang menyasar 750 ribu penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Bagikan