Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto membantah bahwa pemerintah bakal meminta bantuan asing untuk menyelesaikan masalah di Papua. Indonesia memiliki kedaulatan tersendiri yang tak bisa diganggu gugat.
"Tak mungkin suatu negara itu ikut campur urusan negara lain. Indonesia menganut bebas aktif. Tetapi kita tidak ingin urusan dalam negeri kita di campuri negara lain," kata Wiranto di Kantornya, Selasa (3/9).
Baca Juga
Polri Diminta Bebaskan 8 Tersangka Pengibaran Bendera Bintang Kejora
Wiranto menambahkan, Papua bagian sah dan menjadi kendali dari Indonesia. Sehingga, pemerintah bakal menyelesaikan sendiri masalah yang terjadi di Indonesia.
"Misal terjadi di Madura, masa Saya minta tolong Perancis. Terjadi kerusuhan di banten, minta Arab Saudi minta tolong. Ga bisa. Selesaikan sendiri. Ada permasalahan kita selesiakan sendiri," jelas Wiranto.
Wiranto juga menegaskan, tak ada bendera lain selain Merah putih. Termasuk bendera Bintang Kejora yang beberapa waktu lalu sempat berkibar di depan Istana Negara.
"Yang lain ilegal kecuali merhaputih bendera kebangsaan yang sudah disahkan oleh UU. Bendera bintang kejora, Bintang apa lagi nanti itu pasti ilegal ya makanya tidak boleh dikibarkan sebagai bendera kebangsaan. Terpenting bahwa pengibaran bendera yang bukan Merah Putih yang diakui sebagai ya satu bendera kebangsaan versi lain, ilegal," jelas Wiranto.
Gelombang protes terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat pada pertengahan hingga akhir Agustus lalu. Semua itu terjadi buntut dari ujaran rasialisme yang ditujukan kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur pada 16 Agustus.
Baca Juga
Pengibaran Bintang Kejora di Depan Istana Upaya Pancing Aparat Bertindak Anarkistis
Sejauh ini, pemerintah dan Kepolisian mengklaim kondisi sudah berangsur kondusif. Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga ingin berkantor di Papua untuk sementara.
Itu dilakukan agar proses dialog dengan masyarakat setempat dapat berjalan intensif. Tentu demi meredamkan situasi yang memanas sejak beberapa pekan lalu. (Knu)
