Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mendorong pemerintah untuk mengkalkulasi secara cermat berbagai kemungkinan dampak konflik antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel terhadap perekonomian Indonesia.
Salah satu skenario yang menjadi perhatian adalah potensi penutupan Selat Hormuz, jalur vital distribusi minyak dunia.
Politikus yang akrab disapa Kang Hero itu menilai, eskalasi konflik di Timur Tengah memiliki dampak nyata, terutama terhadap lonjakan harga minyak global. Kenaikan harga minyak mentah, menurut dia, berpotensi memicu efek berantai pada harga berbagai komoditas.
“Semua kemungkinan dengan kenaikan harga crude oil akan berdampak terhadap kenaikan komoditas lainnya. Jika harga-harga ini terus meningkat, maka akan berpengaruh luas terhadap perekonomian,” ujar Herman di Jakarta, Kamis (2/4).
Ia menekankan pentingnya pemerintah melakukan perhitungan matang terhadap berbagai instrumen fiskal, termasuk subsidi energi, stabilitas nilai tukar rupiah, serta asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Herman, asumsi harga minyak dalam APBN sebesar 70 dolar AS per barel saat ini sudah jauh meleset, seiring harga minyak global yang menembus kisaran 110 hingga 115 dolar AS per barel.
Di sisi lain, nilai tukar rupiah yang diasumsikan berada di level Rp16.500 per dolar AS kini tertekan hingga menyentuh Rp17.000 per dolar AS.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kesehatan fiskal dan pelaksanaan berbagai program nasional. Oleh karena itu, langkah antisipatif dinilai mendesak untuk segera dilakukan pemerintah.
Herman menyarankan sejumlah langkah strategis, mulai dari pengetatan alokasi anggaran, peningkatan subsidi di sektor energi, hingga antisipasi dampak lanjutan terhadap sektor pangan.
Selain itu, pemerintah juga diminta mencari alternatif sumber pasokan energi guna mengurangi ketergantungan impor.
Ia mengingatkan, sekitar 20 persen pasokan minyak Indonesia berpotensi terdampak jika Selat Hormuz ditutup. Sementara kebutuhan minyak nasional mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari, dengan produksi domestik hanya sekitar 600 ribu barel per hari.
“Gap impor yang tinggi ini meningkatkan risiko terhadap ketahanan energi nasional, sehingga perlu langkah diversifikasi pasokan,” kata Herman. (Pon)
