Selamatkan Perekonomian Akibat COVID-19, DPR Desak Jokowi Segera Relokasi Anggaran

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 28 Maret 2020
 Selamatkan Perekonomian Akibat COVID-19, DPR Desak Jokowi Segera Relokasi Anggaran

Anggota Komisi VI DPR Amin Ak (Foto: PKS_ID)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Komisi VI DPR Amin Ak meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju dan seluruh jajaran dibawahnya bergerak cepat merealisasikan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut Amin, Instruksi Presiden (Inpres) No 20 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona memerlukan eksekusi yang cepat namun tetap terukur dan tepat sasaran.

Baca Juga:

IDI Ancam Mogok Jika APD untuk Para Tenaga Medis Tidak Disediakan

"Saya meminta pemerintah tidak menunda-nunda realisasi kebijakan yang bisa menyelamatkan perekonomian masyarakat kecil tersebut," kata Amin dalam keterangannya, Jumat (27/3).

Tiga hal yang memerlukan prioritas penting dan segera menurut Amin adalah terkait realokasi anggaran pemerintahan untuk ketiga sektor yakni kesehatan, pangan, dan daya beli.

DPR desak pemerintah segera relokasi anggaran untuk penanganan dampak corona
Politisi PKS Amin Ak MM desak pemerintah segera relokasi anggaran untuk penanganan dampak corona (Foto: PKS_ID)

Ia melihat, meluasnya wabah Covid19 di berbagai daerah saat ini sudah berdampak pada sektor pangan dan daya beli masyarakat, sehingga kebijakan ekonomi presiden harus segera direalisasikan.

"Terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan berpendapatan harian, serta yang bergantung pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," ujar Amin.

Amin juga mendorong bank-bank BUMN untuk benar-benar menjalankan arahan Presiden Jokowi guna melakukan restrukturisasi kredit kepada dunia usaha yang terdampak pandemi corona.

Apalagi, OJK juga telah menerbitkan peraturan yang menjadi landasan bank untuk melakukan restrukturisasi kredit, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 19.

Amin mengapresiasi kebijakan Presiden bagi pelaku UMKM, dengan memberikan relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar untuk tujuan usaha, baik itu kredit yang diberikan oleh perbankan maupun oleh industri keuangan non-bank.

"Penurunan bunga dan penundaan cicilan selama 1 tahun akan sangat membantu UMKM yang saat ini kesulitan pemasaran maupun produksi," jelas Amin.

Demikian juga relaksasi kredit cicilan baik penurunan bungan maupun penundaan waktu cicilan bagi pengendara taksi, tukang ojek, dan nelayan, serta pembelian rumah melalui kredit KPR.

Baca Juga:

Mudik Lebaran Harus Distop, Pengamat: Kalau Tidak, Pandemi Corona Kian Meluas

“Kebijakan ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Aktivitas perekonomian betul-betul terdampak sehingga banyak usaha terancam bangkrut jika tidak ada tindakan cepat dari pemerintah,” tegas politikus PKS ini.

Amin berharap pemerintah juga menjamin kepentingan bank dan lembaga keuangan lainnya sebagai penggerak perekonomian nasional.

"Jangan sampai kebijakan pemerintah tersebut dimanfaatkan oleh para debitur yang tidak bertanggung jawab dengan tidak mau membayar kreditnya," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Jubir Corona Singgung Anak Muda Sebagai Biang Tertularnya Virus Corona ke Orang Tua

#Komisi VI DPR #Politisi PKS #Pelambatan Ekonomi #Virus Corona
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Terkejut PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan Dipimpin WNA
DPR menilai posisi pimpinan PT DSI yang akan diisi oleh WNA sangat strategis karena menyangkut ekspor SDA, devisa negara, hingga masa depan industri nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Terkejut PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan Dipimpin WNA
Indonesia
Rupiah Tembus Rp 17.701 per Dolar AS, DPR Ingatkan Dampaknya Bisa Terasa hingga Desa
Anggota Komisi VI DPR RI Ida Nurlaela mengingatkan pelemahan rupiah hingga Rp17.701 per dolar AS dapat memicu kenaikan harga sembako dan menekan UMKM desa.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
Rupiah Tembus Rp 17.701 per Dolar AS, DPR Ingatkan Dampaknya Bisa Terasa hingga Desa
Indonesia
Harga BBM Nonsubsidi Melonjak, DPR Kritik Kebijakan Mendadak Tanpa Sosialisasi
Komisi VI DPR menyoroti melonjaknya harga BBM nonsubsidi. Hal itu dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Harga BBM Nonsubsidi Melonjak, DPR Kritik Kebijakan Mendadak Tanpa Sosialisasi
Indonesia
Harga BBM Nonsubsidi Naik, DPR Ingatkan Ancaman ke Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat
Komisi VI DPR menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi. Hal itu bisa berdampak ke ekonomi dan daya beli masyarakat.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Harga BBM Nonsubsidi Naik, DPR Ingatkan Ancaman ke Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat
Indonesia
Impor Gula Rafinasi Dinilai Kebanyakan Jalur, DPR Dorong Satu Pintu via BUMN
Komisi VI DPR menilai, bahwa impor gula rafinasi terlalu banyak jalur. Impor tersebut diusulkan melalui satu pintu via BUMN.
Soffi Amira - Kamis, 09 April 2026
Impor Gula Rafinasi Dinilai Kebanyakan Jalur, DPR Dorong Satu Pintu via BUMN
Indonesia
Harga Tiket Pesawat Naik, DPR Ingatkan Jangan Bebani Rakyat
Komisi VI DPR menanggapi keputusan pemerintah untuk menaikkan harga tiket. Kebijakan itu harus diawasi agar tak membebani masyarakat.
Soffi Amira - Rabu, 08 April 2026
Harga Tiket Pesawat Naik, DPR Ingatkan Jangan Bebani Rakyat
Indonesia
DPR Minta Kenaikan Harga Tiket Pesawat Diawasi Ketat di Tengah Krisis Avtur
Krisis avtur memicu kenaikan harga tiket pesawat. DPR pun meminta pemerintah untuk mengawasi ketat kenaikan tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 08 April 2026
DPR Minta Kenaikan Harga Tiket Pesawat Diawasi Ketat di Tengah Krisis Avtur
Indonesia
DPR Dorong Revitalisasi Pelabuhan Panarukan Situbondo, Bidik Kebangkitan Ekonomi Jawa Timur
Komisi VI DPR meminta Pelabuhan Panarukan direvitalisasi. Hal itu demi mendongkrak ekonomi Jawa Timur.
Soffi Amira - Sabtu, 04 April 2026
DPR Dorong Revitalisasi Pelabuhan Panarukan Situbondo, Bidik Kebangkitan Ekonomi Jawa Timur
Indonesia
DPR Ingatkan Risiko Finansial Pertamina akibat Penahanan Harga BBM
DPR mengingatkan risiko finansial Pertamina akibat kebijakan penahanan harga BBM. Pemerintah diminta transparan soal kompensasi dan subsidi energi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
DPR Ingatkan Risiko Finansial Pertamina akibat Penahanan Harga BBM
Indonesia
Dirut Agrinas Mangkir Rapat Dengar Pendapat DPR, Komisi VI Soroti Impor 105 Ribu Pikap dari India
Komisi VI DPR RI mengkritik Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara yang tidak hadir dalam RDP di DPR. Kebijakan impor 105 ribu mobil pikap dari India menjadi sorotan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 Maret 2026
Dirut Agrinas Mangkir Rapat Dengar Pendapat DPR, Komisi VI Soroti Impor 105 Ribu Pikap dari India
Bagikan