Selama Pilkada, ASN Dilarang Singgung Konten Medsos Kontestan

MERAHPUTIH.COM - PILKADA 2024 rentan terjadi ketidaknetralan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di level daerah, khususnya terhadap petahana yang maju kembali. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyoroti aktivitas ASN di media sosial yang rentan melanggar.

Dia mengingatkan tentang kehati-hatian ASN dalam menggunakan media sosial. “ASN diminta tak menyukai, mengomentari, dan membagikan unggahan yang berkaitan dengan pasangan calon,” jelas Bagja di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (28/6).

Baca juga:

Belum Ada Calon Ditetapkan KPU, Bawaslu Tidak Bisa Tindak Ketidaknetralan Kades

Dia mengingatkan, ASN, TNI dan Polri terikat oleh hukum atas larangan tersebut. Larangan itu jelas diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), dan TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI Polri.

Dia menekankan pentingnya menjaga netralitas ini. “Karena pelanggaran bisa saja bertambah dan ini akan mencederai demokrasi," tutur Bagja.

Bagja mengungkapkan banyaknya pelanggaran ASN saat Pilkada 2020 lalu. Saat itu, ada 65 putusan terkait dengan kepala desa/ASN yang menguntungkan dan merugikan pasangan calon. "Kemudian ada 22 putusan terkait dengan politik uang serta 12 putusan memberi suara lebih daripada sekali," tutup Bagja.(knu)

Baca juga:

Bawaslu Daerah Diperintahkan Bikin Peta Kerawanan Pilkada