Seknas Prabowo-Sandi: DPT Pemilu 2019 Masih Amburadul

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 18 Maret 2019
Seknas Prabowo-Sandi: DPT Pemilu 2019 Masih Amburadul

Ilustrasi DPT Pemilu (Foto: kpu.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tak becus. Satu bulan menjelang hari coblosan, 17 April 2019 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak di Jakarta masih amburadul.

CEO Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Muhamad Taufik menyatakan, ada sekitar ribuan warga Jakarta, yang terancam kehilangan hak konstitusionalnya pada 17 April 2019, untuk memilih Presiden dan wakilnya di legislatif.

CEO Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Muhamad Taufik. (BPN)
CEO Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Muhamad Taufik. (BPN)

Menurut dia, temuan ribuan DPT bermasalah ini sangat prihatin, karena data dari penetapan penyempurnaan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ke dua (DPTHP-2) masih berantakan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu menerangkan, hasil sisiran tim data Seknas Prabowo-Sandi dari data DPTHP-2 banyak sekali keanehan karena satu TPS di RT/RW setempat hanya terdapat satu orang pemilih warga asli.

’’Misalnya, di TPS 104 RT 15 RW 07 Cilandak, masak jumlah pemilih cuma 1. Warga yang lain kemana? Belum lagi, ada jumlah RW 22, padahal di situ RW-nya hanya 11. Dugaan saya, ini menjrus kecurangan ,’’ kata Taufik di posko Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Hoscokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3).

Dia mengungkapkan, data resmi DPTHP-2 yang dianalisi tim data Seknas Prabowo-Sandi penuh dengan keganjilan. Bahkan, dugaan adanya manipulasu data sangat terasa. ’’Ingat, menghilangkan hak demokrasi warga pada 17 April 2019 bisa pidana. Saya minta KPU secara berjenjang merapikan ini. Tak ada alasan waktu. KPU focus saja perbaiki data pemilih’’ bebernya.

’’ggak mungkin satu RT pemilihnya 1 orang atau 4 orang. Kami sudah telusuri. Saya meyakini, ini jumlahnya masih ribuan. Kami juga sudah menghubungi KPU,’’ sambung Taufik.

Wakil Ketua DPRD DKI itu, mendesak KPU serius membenahi sengkarut DPT. Hal ini demi menghindari potensi kecurangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan. ’’Saya kira, masalah DPT ini harus segera dibereskan. Masa yang begini belum beres-beres. Memalukan,’’ sindirnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Data Pemilih Seknas Prabowo-Sandi Ahmad Sulhy mengaku, miris dengan persoalan DPT yang tak kunjung selesai. Padahal, daftar pemilih yang ditemukan di 22 kelurahan dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta.

’’Pukul 11,00, tadi kami tim data seknas Prabowo-Sandi menyampaikan temuan hasil analisa DPT perbaikan kedua. Kami sampaikan, baru 22 kelurahan dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta. Saat ini Tim kami masih menelusuri seluruh wilayah Jakarta,’’ papar Sulhy.

Dia menjelaskan, 22 kelurahan ada 132 TPS yang memunculkan data pemilih hanya kurang dari 20 pemilih. Permasalahan, hampir sama dengan wilayah lain. Yakni, rata-rata satu RT itu satu pemilih. Ini bisa di cek langsung oleh KPU. ’’Bayangkan, di Rawa Barat Kebayoran baru, hanya ada 7 RT. Tapi tertulis 8. Bagaimana tidak aneh,’’ beber Sulnhy.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu menegaskan, keganjilan jumlah pemilih dalam satu RT tersebut mesti diselesaikan dalam waktu cepat. Jika, hanya satu kelurahan mungkin pihaknya masib menerima alasan atau pembenaran KPU kesalahan input data.

’’Ini ada 22 kelurahan. Kalau betul ada pemilihnya, sayang sekali karena banyak yang akan kehilangan hak pilih. Jumlah TPS di Jakarta ada 29.061. Kami, baru cek 132 TPS saja di 22 kelurahan. Ini akan kami sisir semua. Kami, tak akan segan pidanakan dan ambil langkah ke DKPP,’’ tandasnya. (Pon)

Baca Juga: Isu Ribuan WNA dan TKA 'Dipersiapkan' Ikut Pemilu 2019, KPU: Mayoritas Sudah Kami Coret

#Sandiaga Uno #Pemilu #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Bagikan