Isu Ribuan WNA dan TKA 'Dipersiapkan' Ikut Pemilu 2019, KPU: Mayoritas Sudah Kami Coret


Komisioner KPU Viryan Aziz. (MP/Asropih Opih)
MerahPutih.Com - Komisioner KPU Viryan Azis membantah isu adanya jutaan WNA dan tenaga kerja asing yang ikut dalam Pemilu 2019. Apalagi, hal itu sampai dihubungkan untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
Menurut Viryan, data yang disampaikan dukcapil ada 1.680 WNA di Indonesia yang punya KTP elektronik dan bukan informasi baru.
"Artinya ini sesuatu yang sedang berjalan dan tidak sebanyak apa yang disampaikan banyak pihak," kata Viryan di Jakarta, Sabtu (9/3).
Viryan melanjutkan, pihaknya sudah mencoret ratusan nama yang sudah telanjur masuk dalam DPT.

"Dari jumlah tersebut 103 disampaikan kepada kami. Kami sudah koordinasi clear sudah KPU coret," jelas Viryan.
Untuk memastikan hal tersebut sudah selesai KPU bersama Dirjen Dukcapil membentuk tim bersama.
"Jadi ada tim teknis mewakili KPU, Dukcapil dan koordinasi dengan komisioner Bawaslu, agar substansi dari hal ini adalah jangan sampai ada orang yang tak punya hak memilih di Indonesia menggunakan hak pilih tersebut," paparnya.
Viryan menjelaskan, WNA itu tersebar di 11 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kalbar, Kalteng, NTT, Sulteng, NTB, DIY, Jateng, Jatim, dan berasal dari 25 negara.
Dengan adanya temuan ini, dimungkinkan terjadi penambahan WNA yang masuk DPT pemilu.
"Dengan laporan dari daerah, penambahan WNA masuk DPT dimungkinkan," ujar Viryan.
Bali menjadi provinsi dengan WNA terbanyak yang masuk DPT.
Sementara itu, dilihat dari persebaran asal negaranya, 101 WNA yang masuk DPT ini berasal dari 29 negara. WNA paling banyak berasal dari Jepang, yaitu 18 orang.(Knu)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Kapal Perang TNI AL KRI Teuku Umar Cegat Kapal Ikan Vietnam
Bagikan
Berita Terkait
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019

KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'

KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri

DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025

Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'

DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari

Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik

Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret

Bupati Sidorajo Penuhi Panggilan KPK

Data Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 Bisa Dilihat Publik
