Sekjen Golkar Minta Pansus Hak Angket Tidak Dipandang Negatif

Luhung SaptoLuhung Sapto - Minggu, 09 Juli 2017
Sekjen Golkar Minta Pansus Hak Angket Tidak Dipandang Negatif

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengingatkan, adanya Pansus Hak Angket KPK, jangan sampai membuat antar lembaga diadu. Menurutnya, pansus harus bekerja tanpa harus dicurigai berlebihan.

"Jangan seakan-akan bahwa hak angket atau pansus-pansus hak angket KPK ini, seakan-akan ini perang, perang antara DPR dengan KPK," jelas Idrus di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (9/7).

"Kami ingin tidak ada kecurigaan antar sesama kita, kecurigaan berlebihan. Termasuk mencurigai Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk oleh DPR," sambung Idrus.

Idrus mengatakan hak angket yang telah digulirkan oleh DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan bertujuan untuk membubarkan komisi antirasuah tersebut.

"Partai Golkar mengatakan bahwa penggunaan hak angket DPR RI terhadap KPK itu, itu sama sekali bukan untuk membubarkan. Dan kalau itu niatnya dari awal, itu Golkar tidak ikut terlibat di dalam itu," katanya.

Menurut Idrus, hak angket terhadap KPK itu bukan untuk memperlemah lembaga pimpinan Agus Rahardjo cs. Melainkan, dalam rangka untuk penguatan kelembagaan dan untuk peningkatan kinerja.

"Bahwa adanya hak angket terhadap KPK itu semata-mata untuk meningkatkan kelembagaan KPK untuk meningkatkan kinerja KPK dan bukan untuk membubarkan KPK, saya kira ini penting," tegasnya.

Oleh karena itu, Idrus berharap Pansus Hak Angket KPK tetap konsisten dengan tujuan awalnya memperbaiki kinerja lembaga anti rasuah.

"Kami berharap Pansus ini konsisten sampai akhir dan dapat dikelola dengan baik. Sehingga dapat mengundang simpati rakyat Indonesia," tegasnya. (Pon)

Baca juga berita lain terkait Angket KPK: Umar Husin: Kalau Angket KPK Gak Benar, Kita Gebukin

#Idrus Marham #Partai Golkar #Hak Angket #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPK OTT Bupati Klaten, Ruangan Bupati, Wakil dan Sekda Disegel
Ada sejumlah 20 orang yang diamankan KPK di wilayah Klaten dan Jakarta. Para pihak yang diamankan di Klaten diperiksa di Mapolresta Klaten
Alwan Ridha Ramdani - 1 jam, 39 menit lalu
KPK OTT Bupati Klaten, Ruangan Bupati, Wakil dan Sekda Disegel
Berita Foto
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Klaten, Gentong Biru Berisi Uang Rp1,2 Miliar
Petugas menunjukkan barang bukti OTT korupsi dugaan suap Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Didik Setiawan - 2 jam, 41 menit lalu
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Klaten, Gentong Biru Berisi Uang Rp1,2 Miliar
Berita Foto
KPK Pamerkan Barbuk Rp5,47 Miliar Kasus Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai BNPB
Petugas menunjukkan barang bukti hasil OTT terkait dugaan korupsi dana siap pakai BNPB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 16 Oktober 2026
KPK Pamerkan Barbuk Rp5,47 Miliar Kasus Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai BNPB
Berita Foto
KPK Resmi Tetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Tersangka Dugaan Suap
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (209) berjalan menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jum'at (16/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 16 Oktober 2026
KPK Resmi Tetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Tersangka Dugaan Suap
Berita Foto
Momen Bupati Klaten Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK Jakarta
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyotiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 16 Oktober 2026
Momen Bupati Klaten Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK Jakarta
Indonesia
Bupati Klaten Kena OTT KPK, Wabup Yulindha Pastikan Roda Pemerintahan Tetap Jalan
Pemkab menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan ditangani KPK.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
Bupati Klaten Kena OTT KPK, Wabup Yulindha Pastikan Roda Pemerintahan Tetap Jalan
Indonesia
Nusron Wahid Mangkir Panggilan Kedua, KPK Kaji Strategi Jemput Paksa
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dua kali mangkir dari panggilan KPK kasus korupsi pertanahan. KPK buka peluang jemput paksa dan telah sita Rp 106,3 Miliar!
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Oktober 2026
Nusron Wahid Mangkir Panggilan Kedua, KPK Kaji Strategi Jemput Paksa
Indonesia
Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten yang Terjaring OTT KPK, dari Reporter TV hingga Jadi Tersangka Suap
Dikenal sebagai salah satu tokoh politik muda di Jawa Tengah.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten yang Terjaring OTT KPK, dari Reporter TV hingga Jadi Tersangka Suap
Indonesia
Bupati Klaten Tiba di Jakarta, Penyidik KPK Bawa Tong Diduga Berisi Duit Suap
Jumlahnya sampai saat ini mencapai Rp 1 miliar.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
Bupati Klaten Tiba di Jakarta, Penyidik KPK Bawa Tong Diduga Berisi Duit Suap
Indonesia
Dilema Wabup Lindha Benny, Baru 3 Hari Gantikan Mendiang Suami 'Diuji' OTT Klaten
Wabup Klaten Lindha Benny diuji OTT Bupati Hamenang Wajar Ismoyo hanya 3 hari usai dilantik gantikan mendiang suami. Simak rekap berita selengkapnya!
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Oktober 2026
Dilema Wabup Lindha Benny, Baru 3 Hari Gantikan Mendiang Suami 'Diuji' OTT Klaten
Bagikan