Zulfikar Sy
Pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Umar Husin menilai bahwa Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk DPR perlu diberikan kesempatan untuk membuktikan kinerjanya. Masyarakat dapat memberikan sanksi sosial jika kinerja Pansus Hak Angket tak memuaskan.
"Beri kesempatan kepada (Pansus) Angket, kalau enggak benar angketnya, kita gebukin. Masyarakat masih sama-sama mengawasi," ujar Umar dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7).
Ia menilai dalam kasus penanganan e-KTP, KPK tak berani mengungkap Setya Novanto. Padahal ia menduga, KPK telah mempunyai data mengenai keterlibatan Novanto.
"KPK kenapa takut sama Setnov, sikat saja, habisin langsung habisin," pungkas Umar.
Pengembalian uang negara yang berhasil dikembalikam KPK juga dinilai masih jauh panggang dari api. Selama ini, KPK dinilai hanya mengungkap kasus korupsi berskala kecil. Sementara kerugian negara dari sektor pertambangan, illegal logging dan kasus skala megaproyek lainnga nyaris tidak tersentuh.
"Jadi adanya Pansus KPK jangan dipandang untuk pelemahan, tapi justru sebaliknya," pungkas Umar. (Ayp)
Baca juga berita lain terkait Angket KPK: Anggota Pansus Angket KPK: Sikat Kasus E-KTP Sampai Puncaknya
