Sekjen Beberkan Alasan PDIP Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 03 Januari 2023
Sekjen Beberkan Alasan PDIP Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (dua dari kiri). (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP menjadi parpol satu-satunya yang mendorong sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup. Padahal, 8 parpol di Senayan tegas menolak wacana yang muncul seiring adanya gugatan di MK itu.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan mendukung Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup diyakini bakal membawa dampak positif bagi kaderisasi di internal partai.

Baca Juga:

Selain PDIP, 8 Fraksi di DPR Tolak Wacana Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024

Dia mengatakan PDIP tidak didesain hanya untuk memenangkan pemilu tetapi juga menjalankan fungsi kaderisasi, pendidikan politik dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik

“Disitulah proporsional tertutup kami dorong karena juga sangat tepat dalam konteks saat ini di mana kita dihadapkan pada berbagai persoalan ketidakpastian perekonomian global,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1).

Dengan sistem proporsional tertutup, dijelaskan Hasto, penyelenggaraan pemilu bakal menjadi lebih sederhana. Menurut Hasto, dengan sistem tersebut kecurangan pemilu juga dapat diminimalisir.

“Begitu banyak penyelenggara pemilu berguguran karena terlalu capek akibat pemilu yang begitu kompleks itu nanti semua bisa dicegah,” ujarnya.

Baca Juga:

Pemilih Cenderung Lebih Kenal Caleg pada Sistem Proporsional Terbuka

Lebih lanjut ia menuturkan, sistem proporsional tertutup juga membuka peluang bagi seluruh anak bangsa dengan berbagai latar belakang untuk terpilih menjadi anggota dewan.

“Kami bisa mendorong kaum akademisi, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh purnawirawan," imbuhnya.

Dengan sistem proporsional tertutup, lanjut Hasto, lebih memungkinkan bagi mereka untuk didorong terpilih menjadi wakil rakyat karena dasarnya adalah kompetensi.

“Jadi proporsional tertutup basenya adalah pemahaman terhadap fungsi-fungsi dewan. Sementara proporsional terbuka adalah popularitas,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

NasDem Anggap Sistem Proporsional Tertutup Kemunduran Demokrasi

#Pemilu #Pemilu 2024 #Hasto Kristiyanto #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 43 menit lalu
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan