Sekjen Beberkan Alasan PDIP Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 03 Januari 2023
Sekjen Beberkan Alasan PDIP Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (dua dari kiri). (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP menjadi parpol satu-satunya yang mendorong sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup. Padahal, 8 parpol di Senayan tegas menolak wacana yang muncul seiring adanya gugatan di MK itu.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan mendukung Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup diyakini bakal membawa dampak positif bagi kaderisasi di internal partai.

Baca Juga:

Selain PDIP, 8 Fraksi di DPR Tolak Wacana Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024

Dia mengatakan PDIP tidak didesain hanya untuk memenangkan pemilu tetapi juga menjalankan fungsi kaderisasi, pendidikan politik dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik

“Disitulah proporsional tertutup kami dorong karena juga sangat tepat dalam konteks saat ini di mana kita dihadapkan pada berbagai persoalan ketidakpastian perekonomian global,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1).

Dengan sistem proporsional tertutup, dijelaskan Hasto, penyelenggaraan pemilu bakal menjadi lebih sederhana. Menurut Hasto, dengan sistem tersebut kecurangan pemilu juga dapat diminimalisir.

“Begitu banyak penyelenggara pemilu berguguran karena terlalu capek akibat pemilu yang begitu kompleks itu nanti semua bisa dicegah,” ujarnya.

Baca Juga:

Pemilih Cenderung Lebih Kenal Caleg pada Sistem Proporsional Terbuka

Lebih lanjut ia menuturkan, sistem proporsional tertutup juga membuka peluang bagi seluruh anak bangsa dengan berbagai latar belakang untuk terpilih menjadi anggota dewan.

“Kami bisa mendorong kaum akademisi, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh purnawirawan," imbuhnya.

Dengan sistem proporsional tertutup, lanjut Hasto, lebih memungkinkan bagi mereka untuk didorong terpilih menjadi wakil rakyat karena dasarnya adalah kompetensi.

“Jadi proporsional tertutup basenya adalah pemahaman terhadap fungsi-fungsi dewan. Sementara proporsional terbuka adalah popularitas,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

NasDem Anggap Sistem Proporsional Tertutup Kemunduran Demokrasi

#Pemilu #Pemilu 2024 #Hasto Kristiyanto #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Faktanya, kedua wilayah itu sudah kuat menjadi kandang PDIP.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Bagikan