Pilpres 2019

Sekelompok Alumni UI Dukung Prabowo-Sandi, Pengamat: Kampus Harus Bebas Politik Praktis

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 08 November 2018
Sekelompok Alumni UI Dukung Prabowo-Sandi, Pengamat: Kampus Harus Bebas Politik Praktis

Dosen Filsafat UI Donny Gahral Adian (Foto: kemendikbud.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Keterbukaan akademik tidak berarti kampus harus ikut terlibat dalam politik praktis. Pengamat politik Donny Gahral Adian mengungkapkan kampus harus bebas dari politik praktis. Alasannya, kegiatan akademik seyogyanya harus bebas dari kepentingan kelompok tertentu.

"Kampus harus dibebaskan dari politik praktis. Para kandidat calon presiden maupun calon wakil presiden boleh datang ke kampus, debat dan dibedah akademisi. Itu boleh, hal itu juga dilakukan di Amerika Serikat," ujar Donny di Jakarta, Kamis (8/11).

Namun kandidat tidak boleh datang sendirian dan menggunakan atribut universitas. Donny menyayangkan peristiwa dukungan yang diberikan oknum mengatasnamakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) yang mendeklarasikan dukungan pada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasalnya deklarasi tersebut menggunakan logo UI Makara dan membawa nama UI.

Pengajar Filsafat UI Donny Gahral Adian
Pemerhati politik Donny Gahral Adian (ui.ac.id)

Menurut Donny, hal itu bertentangan dengan surat edaran rektor yang menyatakan logo dan nama UI tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik praktis. UI adalah pencerah, penerang, dan marwahnya melahirkan kecerdasan.

"UI merupakan rumah cendekiawan, dan benteng akal sehat bangsa kita. Jadi yang diproduksi UI adalah kecerdasan bukan kekuasaan,"kata dia.

Menurut Donny Gahral Adian, penggunaan nama dan logo UI merupakan suatu penghinaan terhadap akal sehat, termasuk jika hal tersebut dilakukan oleh kubu Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sekalipun.

Untuk itu, Donny sebagaimana dilansir Antara meminta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mengambil tindakan tegas, agar kampus tidak dilibatkan dalam politik praktis.

"Dukung-mendukung sebenarnya hak pribadi, tapi tolong jangan gunakan logo dan nama UI," kata Donny yang juga pengurus Iluni UI itu.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Pengamat Paparkan Faktor Penunjang Dibalik Penguatan Rupiah

#Universitas Indonesia #Pengamat Politik #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Bagikan