Sekelompok Alumni UI Dukung Prabowo-Sandi, Pengamat: Kampus Harus Bebas Politik Praktis
Dosen Filsafat UI Donny Gahral Adian (Foto: kemendikbud.go.id)
MerahPutih.Com - Keterbukaan akademik tidak berarti kampus harus ikut terlibat dalam politik praktis. Pengamat politik Donny Gahral Adian mengungkapkan kampus harus bebas dari politik praktis. Alasannya, kegiatan akademik seyogyanya harus bebas dari kepentingan kelompok tertentu.
"Kampus harus dibebaskan dari politik praktis. Para kandidat calon presiden maupun calon wakil presiden boleh datang ke kampus, debat dan dibedah akademisi. Itu boleh, hal itu juga dilakukan di Amerika Serikat," ujar Donny di Jakarta, Kamis (8/11).
Namun kandidat tidak boleh datang sendirian dan menggunakan atribut universitas. Donny menyayangkan peristiwa dukungan yang diberikan oknum mengatasnamakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) yang mendeklarasikan dukungan pada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasalnya deklarasi tersebut menggunakan logo UI Makara dan membawa nama UI.
Menurut Donny, hal itu bertentangan dengan surat edaran rektor yang menyatakan logo dan nama UI tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik praktis. UI adalah pencerah, penerang, dan marwahnya melahirkan kecerdasan.
"UI merupakan rumah cendekiawan, dan benteng akal sehat bangsa kita. Jadi yang diproduksi UI adalah kecerdasan bukan kekuasaan,"kata dia.
Menurut Donny Gahral Adian, penggunaan nama dan logo UI merupakan suatu penghinaan terhadap akal sehat, termasuk jika hal tersebut dilakukan oleh kubu Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sekalipun.
Untuk itu, Donny sebagaimana dilansir Antara meminta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mengambil tindakan tegas, agar kampus tidak dilibatkan dalam politik praktis.
"Dukung-mendukung sebenarnya hak pribadi, tapi tolong jangan gunakan logo dan nama UI," kata Donny yang juga pengurus Iluni UI itu.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Pengamat Paparkan Faktor Penunjang Dibalik Penguatan Rupiah
Bagikan
Berita Terkait
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Hasil Simak UI 2025 Diumumkan 11 Juli, Tidak Ada Toleransi Kecurangan
Guru Besar UI: Perang Iran - Israel Bisa Picu Krisis Ekonomi di Indonesia