Eddy Flo
MerahPutih.Com - Kehadiran International Monetery Fund (IMF) dalam asistensi ekonomi Indonesia memiliki rekam jejak yang kurang baik. Berkaca pada krisis ekonomi 1998, IMF pernah melakukan kesalahan dalam menangani perekonomian.
Sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga kemandirian ekonomi Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus tetap mendorong keberlanjutan reformasi di tubuh IMF tersebut.
"Penyesuaian struktural (structural adjustment) dari IMF saat itu adalah meminimalisasi peran Bulog. Ini justeru setelah peran Bulog berkurang, stabiliasi harga pangan jadi terganggu, dan akhirnya berdampak ke inflasi yang naik dua digit saat itu," kata Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta di Diskusi Kelompok Terfokus di Digital Media Research Center di Jakarta, Senin (12/3).
Arif mengatakan banyak bagian dari penyesuaian struktural atau resep ekonomi IMF saat itu yang berlawanan dengan kepentingan nasional. Penyesuaian struktural atau resep IMF saat itu harus dijalankan karena merupakan bagian dari pemberian pinjaman IMF ke Indonesia yang sedang dilanda krisis.
"Bagian terpenting dari 'structural adjustment' saat itu adalah dilarangnya pengendalian harga dengan meminimalisasi peran Bulog. Ini jadi pelik, karena tentu ada kepentingan nasional untuk pengendalian harga. Baru sekarang akhirnya setelah 10 tahun, inflasi bisa kembali rendah," ujar Arif Budimanta.
Namun, bukan berarti Indonesia harus antipati terhadap IMF saat ini. Menurut dia, Indonesia tetap perlu menjamin kesuksesan penyelenggaran pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia pada 12-14 Oktober 2018.
Selain menjadi tuan rumah penyelenggara, Indonesia juga harus mampu melancarkan diplomasi ekonomi, dengan mengedepankan agenda-agenda pembangunan yang memberikan manfaat konkret bagi ekonomi Indonesia. Misalnya, mengenai sistem lalu lintas devisa Indonesia yang terlalu bebas bagi investor asing.
"Kami ingin dengar dari IMF mengenai lalu lintas devisa Indonesia saat ini dengan stabilisas sistem keuangan yang sudah dikatakan baik, apakah masih cocok (UU Lalu Lintas Devisa) atau perlu penyesuaian struktural agar dapat meminimalisir gejolak kurs dan memperbaiki neraca pendapatan primer," ujar dia.
Ekonom senior dari Institue for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini di diskusi yang sama, mengkritisi pemerintah dan BI yang dinilainya masih inferior dengan IMF. Indonesia, sebagai tuang rumah, pertemuan IMF-WB tahun ini, kata dia, perlu mendorong kepentingan lebih besar dari negara-negara berkembang.
"IMF jangan terlalu dianggap sebagai lembaga yang supra-nasional, supra atau lintas pemerintah. Karena dalam struktural penentuan keputusan IMF itu, paling banyak dikuasai suara AS, karena pengaruh AS paling kuat di kekuasannya. Indonesia tetap harus kritis dengan agenda-agenda di pertemuan IMF-WB, dan tetap mendorong reformasi," ujar Didik.
Berbeda dengan Didik dan Arif, Ekonom dari LIPI Latif Adam sebagaimana dilansir Antara menilai IMF sudah melakukan koreksi internal pasca-krisis Asia di akhir dekade 1990-an. IMF, kata Latif, sudah mendirikan Independent Evaluation Office untuk mengevaluasi asistensi mereka kepada negara-negara anggota.
"Lembaga itu semacam pengakuan atau kesadaran mereka soal kesalahan mereka. Dalam konteks peran Bulog dan Indonesia, mereka tidak melihat kondisi lokal, mereka telalu fokus ke moneter, karena mandat mereka lebih bagaiamana menyeimbangkan neraca pembayaran dari sisi moneter," tuturnya.(*)
