Sejak Tahun 2010, Pemerintah 'Raup' Dana Haji Ratusan Miliar?


Jemaah haji Indonesia (MP/Rizki Fitrianto)
MerahPutih.com - Anggota DPR RI Komisi VIII Maman Imanulhaq mengungkapkan penggunaan dana haji untuk infrastruktur sudah berlangsung sejak 7 tahun lalu.
Berdasarkan paparannya, penggunaan dana haji untuk membantu APBN pemerintah telah berlangsung sejak 2010 lalu.
"Sesungguhnya dana haji sudah sejak tahun 2010 diinvestasikan dan berkontribusi pada pembangunan negara ini, termasuk untuk infrastruktur," kata Maman kepada awak media di Jakarta, Senin (31/7).
Wakil ketua Fraksi PKB ini menjelaskan berdasarkan laporan keuangan haji 2016 hingga saat ini sudah banyak dana haji yang diinvestasikan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
"Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) atau SBSN sampai saat ini diinvestasi dari dana haji berjumlah Rp 35.2 triliun," ucapnya.
Lebih lanjut, katanya, ada lagi melalui PBS (Project Based Sukuk) senilai 400 miliar.
Kemudian yang lebih aneh lagi, dana haji pernah diinvestasikan ke SUN (Surat Utang Negara) sebanyak 134.3 miliar dalam bentuk USD.
"SUN itu bukan instrumen syariah, alias tidak halal," tandasnya. (Fdi)
Baca berita terkait dana haji lainnya di: Polemik Pemerintah 'Minta Jatah' Dana Haji, Bagaimana Kelanjutannya?
Bagikan
Berita Terkait
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah

Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah

Keppres Kementerian Haji dan Umrah Terbit Pekan ini, Nama Menteri jadi Urusan Prabowo

RUU Haji dan Umrah Menuju Paripurna, Perbaikan Layanan Ibadah Jadi Prioritas Utama

Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah

Komisi VIII DPR Gelar Rapat Kilat Sampai Malam Demi Bahas RUU Haji
