Sebelum Kampanye, KPU Gelar Deklarasi Damai 27 November

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 15 November 2023
Sebelum Kampanye, KPU Gelar Deklarasi Damai 27 November

Suasana foto bersama usai pengundian nomor urut capres-cawapres pada Pemilu 2024. (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Setelah melakukan pengundian nomor urut capres cawapres, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Deklarasi Pemilu Damai pada Senin, 27 November 2023.

Deklarasi melibatkan seluruh calon dan tim suksesnya.

"Lalu tanggal 28 November 2023 dimulai kampanye," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Jakarta, Rabu (15/11).

Baca Juga:

DPR Minta Kapolri Jaga Netralitas Prajuritnya di Pemilu 2024

Menurut Hasyim, KPU telah melakukan pendistribusian logistik untuk tahapan pertama.

Logistik tahapan pertama itu meliputi kotak suara, bilik suara, tinta, dan segel.

"Logistik sudah berdatangan di KPU kabupaten/kota, di gudangnya masing-masing. Pemilu tahap berikutnya, surat suara dan formulir, itu sudah mulai proses pengadaannya," ujarnya.

Baca Juga:

3 Isu Krusial yang Perlu Dihindari di Pemilu 2024

Diketahui, tiga pasangan capres-cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2024 resmi mendapatkan nomor urut.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendapat nomor urut 1.

Kemudian, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2.

Dan, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat nomor urut 3.

Mabes Polri mengerahkan 74 personel Satuan Tugas (Satgas) Operasi Mantap Brata Pengamanan Pemilu 2024.

Mereka dikhususkan mengawal masing- masing calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). (Knu)

Baca Juga:

Polisi akan Panggil Aiman Witjaksono Terkait Aparat Tak Netral di Pemilu 2024

#Pemilu 2024 #Pilpres 2024 #KPU
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
KPU akhirnya menjelaskan proses verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Indonesia
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
MK akan membacakan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10) pukul 20.00 WIB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Bagikan