Sebelum Kampanye, KPU Gelar Deklarasi Damai 27 November

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 15 November 2023
Sebelum Kampanye, KPU Gelar Deklarasi Damai 27 November

Suasana foto bersama usai pengundian nomor urut capres-cawapres pada Pemilu 2024. (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Setelah melakukan pengundian nomor urut capres cawapres, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Deklarasi Pemilu Damai pada Senin, 27 November 2023.

Deklarasi melibatkan seluruh calon dan tim suksesnya.

"Lalu tanggal 28 November 2023 dimulai kampanye," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Jakarta, Rabu (15/11).

Baca Juga:

DPR Minta Kapolri Jaga Netralitas Prajuritnya di Pemilu 2024

Menurut Hasyim, KPU telah melakukan pendistribusian logistik untuk tahapan pertama.

Logistik tahapan pertama itu meliputi kotak suara, bilik suara, tinta, dan segel.

"Logistik sudah berdatangan di KPU kabupaten/kota, di gudangnya masing-masing. Pemilu tahap berikutnya, surat suara dan formulir, itu sudah mulai proses pengadaannya," ujarnya.

Baca Juga:

3 Isu Krusial yang Perlu Dihindari di Pemilu 2024

Diketahui, tiga pasangan capres-cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2024 resmi mendapatkan nomor urut.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendapat nomor urut 1.

Kemudian, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2.

Dan, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat nomor urut 3.

Mabes Polri mengerahkan 74 personel Satuan Tugas (Satgas) Operasi Mantap Brata Pengamanan Pemilu 2024.

Mereka dikhususkan mengawal masing- masing calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). (Knu)

Baca Juga:

Polisi akan Panggil Aiman Witjaksono Terkait Aparat Tak Netral di Pemilu 2024

#Pemilu 2024 #Pilpres 2024 #KPU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Prabowo mengaku tak menyimpan dendam dengan Anies yang saat Pilpres 2024 menjadi capres usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Bagikan