Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Sebelum Kampanye, 3 Paslon Pilgub Jakarta Deklarasi Damai

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Minggu, 22 September 2024
Sebelum Kampanye, 3 Paslon Pilgub Jakarta Deklarasi Damai

Gedung KPUD Jakarta. (Foto: dok. Berita Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan menggelar deklarasi kampanye damai pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Selasa (24/9) lusa.

Deklarasi ini diikuti oleh tiga paslon gubernur dan calon wakil gubernur. Ketiga paslon tersebut adalah Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Deklarasi ini sehari setelah pengambilan nomor urut, Senin (23/9).

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, KPU Jakarta, Astri Megatari mengatakan, deklarasi kampanye damai ini dilakukan sebelum memulai masa pelaksanaan kampanye pada 25 September hingga 23 November 2024 mendatang.

“Jadi nanti akan dihadiri oleh semua paslon, sama-sama kita berkomitmen untuk melaksanakan kampanye di DKI Jakarta dengan aman dan kondusif," ungkapnya, di Kantor KPUD Jakarta, Minggu (22/9).

Baca juga:

Pilkada DKI Jakarta, Kampanye Dimulai 25 September

Astri menyampaikan, masing-masing pasangan calon diperbolehkan membawa 100 orang. Artinya, setidaknya akan ada 300 massa yang akan menghadiri deklarasi kampanye damai Pilgub Jakarta 2024 ini.

Astri menjelaskan metode pelaksanaan kampanye yang diperbolehkan oleh para paslon dalam Pilgub Jakarta ini antara lain pertemuan terbatas, pertemuan tetap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK), debat, dan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

"Semuanya itu nanti akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kondisi masing-masing," terangnya.

Baca juga:

Pilkada DKI, KPU akan Gelar 3 Kali Debat

KPU juga akan menggelar tiga kali debat bagi pasangan calon. Adapun pelaksanaan debat pertama bakal diselenggarakan pada 6 Oktober mendatang. Teknis debat akan dilakukan secara bersamaan antara gubernur dan wakil gubernur.

Debat akan diselenggarakan dengan waktu 150 menit, termasuk jeda iklan. Adapun KPUD Jakarta masih terus berkoordinasi terkait tempat pelaksanaan debat itu. (Knu)

#Pilkada Dki #Pilkada Jakarta #Pilkada 2024 #KPU
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Bagikan