SBY Ungkit Pemberian Jabatan Panglima TNI kepada Moeldoko

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 07 Maret 2021
SBY Ungkit Pemberian Jabatan Panglima TNI kepada Moeldoko

Arsip - Panglima TNI Jenderal Moeldoko memeriksa persiapan pasukan pengamanan KAA di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (15/4/2015) (Foto: MP/Puspen TNI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku menyesal pernah memberikan jabatan prestisius kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengambil alih partainya melalui KLB.

Presiden keenam RI ini memang pernah memberikan jabatan Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima TNI kepada Moeldoko.

Menurut SBY, apa yang dilakukan Moeldoko itu hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Baca Juga:

Andi Mallarangeng: Jokowi Biarkan Moeldoko Rebut Demokrat

"Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya," kata dia kepada wartawan yang dikutip Sabtu (7/3).

Bahkan, SBY memohon maaf atas langkahnya itu.

"Saya memohon ampun ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu."

Adapun Moeldoko, kata SBY, sebelumnya mengklaim pertemuannya dengan segelintir kader Demokrat hanya untuk minum kopi.

"Tetapi hari ini sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara yang kita cintai ini," ujarnya.

SBY saat konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
SBY saat konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

Ia menjelaskan bahwa mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai adalah perjuangan yang suci dan mulia. Selain itu, ia yakin Presiden Joko Widodo memiliki integritas dalam menyikapi yang disebutnya sebagai perebutan Partai Demokrat.

Ia juga tetap percaya bahwa negara dan pemerintah akan bertindak adil. Serta akan sepenuhnya menegakkan pranata hukum yang berlaku.

"Baik itu konstitusi kita, UUD 1945 dan UU Parpol, maupun AD/ART Partai Demokrat yang secara hukum mengikat," ungkap SBY.

Baca Juga:

Andi Mallarangeng Sebut Moeldoko Sebagai Begal Partai

Ia membongkar sejumlah hal dalam gelaran KLB Deli Serdang yang menurutnya tak memenuhi syarat dan ketentuan AD/ART Partai Demokrat. Karena itu, dia pun menganggap KLB tersebut tidak sah dan ilegal.

Lebih lanjut, melalui KLB ini terlihat bahwa Moeldoko benar melakukan kudeta Partai Demokrat. Sebelumnya, Moeldoko mengelak ketika namanya disebut dalam isu kudeta Partai Demokrat.

"Memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," kata SBY. (Knu)

Baca Juga:

Komentari Manuver Moeldoko Duduki Kursi Ketum Demokrat, SBY Singgung Nama Jokowi

#Jenderal Moeldoko #SBY #Partai Demokrat
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai pernyataan itu patut dibaca sebagai peringatan dini dan bukan sekedar ramalan.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
SBY Cemas dan Khawatir Kondisi Geopolitik Picu Perang Dunia III
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini berharap semoga mimpi buruk terjadinya perang dunia disertai penggunaan senjata nuklir itu tidak terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
SBY Cemas dan Khawatir Kondisi Geopolitik Picu Perang Dunia III
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Bagikan