Satpol PP DKI Ingatkan Sanksi Pidana Pemburu Koin Jagat yang Rusak Fasum

MerahPutih.com - Masyarakat Jakarta dihebohkan dengan permainan 'Jagat Coin Hunt' yang bisa diakses melalui aplikasi Jagat. Dalam permainan itu, pemain diminta untuk berburu koin virtual di beberapa tempat untuk mendapatkan hadiah uang.

Namun, permainan tersebut menimbulkan kontroversi setelah beberapa warga merusak fasilitas umum di Gelora Bung Karno (GBK) ketika sedang mencari koin yang ditempatkan oleh aplikasi Jagat di sana.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengingatkan masyarakat untuk tidak merusak fasilitas umum (fasum) hanya ingin berburu koin berhadiah dari aplikasi Jagat.

"Fasilitas umum seperti tanaman, pohon di taman kota, bangku, sarana utilitas, dan pelengkap trotoar serta jalan adalah fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk masyarakat. Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga keberadaan fasilitas ini," kata Satriadi di Jakarta, Selasa (14/1).

Baca juga:

Perburuan 'Koin Jagat' Berujung Perusakan Fasilitas Umum, Pemprov DKI Diminta Beri Edukasi ke Masyarakat

Satriadi menekankan, perusakan fasilitas publik yang mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat dapat dikenakan sanksi.

Merujuk Pasal 12 huruf (b) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, disebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya.

Lalu dalam Pasal 61 ayat (3) dinyatakan setiap orang yang melanggar Pasal 12 huruf (b) dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 180 hari atau denda paling banyak Rp 50 juta.

"Merusak fasilitas umum atau melakukan kegiatan di ruang publik yang menyebabkan gangguan ketertiban dan kenyamanan bisa dikenakan ancaman sanksi, baik pidana maupun administratif," papar Satriadi.

Baca juga:

Ingin Ada Evaluasi Terkait 'Koin Jagat', Pj Teguh: Kalau Banyak Dampak Negatif, Mudah-mudahan Bisa Ditakedown

Di satu sisi, Satriadi juga mengharapkan kerja sama dari dinas-dinas terkait untuk ikut membantu mengawasi aktivitas masyarakat sesuai tugas dan kewenangannya.

"Pengawasan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Satpol PP, tetapi juga membutuhkan sinergi dari dinas-dinas terkait. Dengan begitu, keberadaan ruang publik dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat," pungkasnya. (Asp)