Satgas Antimafia Bola Segera Usut Kasus Pengaturan Skor Piala AFF 2010

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 27 Desember 2018
Satgas Antimafia Bola Segera Usut Kasus Pengaturan Skor Piala AFF 2010

Safee Sali (kanan) melewati Firman Utina pada laga final Piala AFF 2010 antara Malaysia dan Indonesia. (Foto: Kamarul Akhir/AFP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tim Satgas Antimafia Bola dipastikan akan segera mengusut kasus pengaturan skor yang diduga terjadi di Piala AFF 2010. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Polisi Dedi Prasetyo

Seperti diketahui, Satgas Antimafia Bola dibentuk oleh Polri sebagai tindak lanjut dari pelaporan sejumlah pihak yang memberikan laporan terkait kasus match fixing di Indonesia.

"Tapi juga termasuk pertandingan internasional, yakni pada final Piala AFF 2010 saat pertandingan sepak bola Indonesia versus Malaysia," kata Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (26/12)

Malaysia v Indonesia di Piala AFF 2010

Dia mengatakan semua petunjuk dan keterangan saksi akan diproses Satgas Antimafia Bola untuk pembuktian hukum.

"Iya, semua itu petunjuk. Yang mudah dulu (pengusutan Liga Indonesia). Kemudian punya peluang untuk mengusut yang lebih besar," katanya.

Menurut dia, seperti dilansir Antara, proses hukum saat ini harus benar-benar mampu mengungkap dugaan adanya mafia sepak bola di liga sebelumnya sehingga kedepannya tidak lagi merusak sportivitas liga dan prestasi sepak bola Indonesia.

Sebelumnya, mantan Manajer Timnas Piala AFF 2010 Andi Darussalam Tabusalla dalam sebuah wawancara menyebut pada final Piala AFF leg 1 di Stadion Bukit Jalil Malaysia saat Indonesia kalah 3-0 atas tuan rumah sudah diatur. Namun Andi tak menyebut secara rinci pengakuan tersebut. (*)

#Pengaturan Skor Indonesia #Piala AFF #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Bagikan