Santunan Negara Hanya Cukup Biayai 1,3 % Kebutuhan Parpol


Ketua Umum DPP PPP Versi Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy (antara foto)
MerahPutih Politik - Pemerintah selama ini telah memberikan bantuan dana operasional bagi partai politik yang lolos parlementary threshold. Besaranya, hanya Rp108 per suara. Sehingga jika ditotal, Negara harus mengeluarkan anggaran sebesar 13,17 miliar pertahun untuk menyantuni partai politik. (Baca:Gawat ! Cukong Kuasai Parpol, Demokrasi Terancam)
Menanggapi hal tersebut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai bahwa santunan yang diberikan pemerintah melalui APBN kepada partai politik hanya bisa memenuhi 1,3% kebutuhan partai politik. (Baca:Pengamat: Cengkraman Kapital pada Parpol Masih Kuat)
"Itu riset tahun 2012, samplingnya partai menengah hanya bisa biayai 1,3 persen kebutuhan parpol di tingkat nasional," kata Titi saat dijumpai merahputih.com, Kamis (12/3). (Baca:Mirip Fakir Miskin, Negara Santuni Parpol)
Lebih lanjut Titi menjelaskan kebutuhan partai politik satu sama lain tidaklah sama. Untuk mengatasai hal tersebut menurutnya membentuk badan usaha parpol bisa menjadi salah satu pilihan untuk mendanai parpol. Namun, harus ada rambu-rambu. Jangan sampai justru menjadi bancakan baru terhadap proyek-proyek pemerintah. (Baca:Harga Suara Parpol Tidak Lebih Mahal Dari Permen)
"Badan usaha parpol tidak boleh menangani proyek-proyek yang didanai negara," tandasnya. (mad)
Bagikan
Bahaudin Marcopolo
Berita Terkait
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi

Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR

Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat

Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada

Jokowi Prediksi Perolehan Suara PSI Naik 3 Kali Lipat di 2029

PSI Rebranding dengan Logo Gajah, Elite PDIP: Pemilih Kami Sudah Punya Basis Kuat

10 Ribu Kader Diklaim Sudah Piih Calon Ketua Umum PSI

Kata Ketua Komisi II DPR soal JR Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu

Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
