Sanksi Pidana Intai Pengusaha Telat Bayar THR

MerahPutih.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor, Jawa Barat mengeluarkan imbauan kepada para pengusaha agar tidak telat membayarkan upah Tunjangan Hari Raya (THR), sebab jika telat dari waktu yang ditentukan, bisa berujung pidana.

"Ketika telat ada sanksi, sanksinya berupa administratif, dari administratif bisa berubah menjadi pidana. Tapi kita berharap tidak sampai ke sana, harapannya pengusaha harus bayar," kata Kepala Disnakertrans Kota Bogor, Samson Purba di Bogor, Selasa (21/5).

BACA JUGA:

Supaya Uang THR Tidak Melayang, Begini Jurus Aman Belanja Online

Perusahaan Tidak Berikan THR, Laporkan ke Kemnaker

Menurut Samson, sanksi administratif itu akan berubah menjadi pidana bagi Direktur Utama Perusahaan yang bersangkutan, jika sudah diberikan tiga kali surat peringatan, tapi tak kunjung mau membayarkan THR.

"Ketika kita sudah berikan peringatan satu, dua, tiga tidak mau bayar, itu dia menjadi pidana. Ada batas waktunya, nota pertama tujuh hari, peringatan kedua tiga hari, peringatan ketiga baru proses," tutur Samson, dilansir dari Antara.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2019. SE Pelaksanaan THR yang ditandatangani pada 14 Mei 2019 ini ditujukan kepada Para Gubernur di seluruh Indonesia.

BACA JUGA: Menaker Minta Perusahaan Swasta Berikan THR Maksimal Dua Pekan Sebelum Lebaran

Surat Edaran ini mengatur pembayaran THR dari perusahaan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Namun, pengusaha diimbau sudah membayarkan THR karyawan mulai 14 hari sebelum hari Lebaran.

"THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum sebelum Hari Raya Idulfitri 1440 Hijriyah. Pekerja yang telah bekerja selama sebulan secara terus menerus berhak mendapatkan THR," tegas Menaker Hanif. (*)