Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka Posko Peduli Lebaran di Kantor Kemnaker. Posko itu dapat digunakan bagi masyarakat untuk mengadukan masalah THR mulai 28 Mei hingga 22 Juni 2018.
"Posko ini kita buka tiap tahun agar pekerja yang tidak mendapatkan THR dari perusahaan dapat melapor," kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri Di Jakarta, Senin (28/5).
Hanif menegaskan, THR adalah hak pekerja maka perusahaan wajib memenuhi hak tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan untuk memberikan THR kepada masyarakat paling lambat satu minggu sebelum Lebaran.
Dia mengatakan pada tahun lalu ada sekitar 412 pengaduan terkait THR, di mana 290 menyangkut THR yang tidak dibayar dan 112 pengaduan mengenai THR yang dibayar terlambat. Perusahaan diimbau untuk memberi THR sesuai dengan besarannya dan tepat waktu. Bagi siapa saja yang melanggar maka ada sanksi yaitu perusahaan tersebut didenda sebesar lima persen dari jumlah THR yang belum dibayar serta perusahaan tersebut harus tetap memberi hak THR kepada karyawannya.
Kemudian bagi perusahaan yang tidak memberikan THR akan diberi teguran tertulis dan akan diberi pembatasan usaha. Sementara, bagi pemerintah daerah, seperti dikutip Antara, juga diharapkan dapat membuat posko serupa agar pekerja di daerah yang tidak mendapatkan haknya dapat melapor ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Selain tempat pengaduan, posko tersebut juga menerima konsultasi pembayaran THR.
THR wajib diberikan setiap perusahaan kepada pekerja atau buruh paling lambat H-7 lebaran sebesar uang gaji satu bulan sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat (4) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR.
Dalam pengaduan atau pelaporan kepada perusahaan yang bermasalah dalam pemberian THR, Hanif menekankan pentingnya mencantumkan identitas pelapor secara jelas. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, petugas menemukan kesulitan untuk memverifikasi laporan yang masuk karena ada identitas yang tidak jelas.
"Identitas jelas, petugas menjadi lebih mudah menemukan kontak personnya maupun pihak-pihak yang diperlukan untuk pendalaman dalam suatu kasus," katanya.
Honorer Juga Berhak Dapat THR
THR sejatinya juga diberikan kepada pekerja kontrak yang bekerja di kantor-kantor instansi pusat pemerintahan. Untuk tahun ini, Kementerian Keuangan akan memberikan THR kepada pegawai honorer atau kontrak pada Juni 2018 dengan alokasi dana sebesar Rp440,38 miliar.
"Pegawai Honorer Instansi Pusat seperti sekretaris, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubhakti (office boy atau cleaning service) dibayarkan tambahan honor sebesar 1 bulan sebagai THR. Pegawai honor tersebut lebih tepat disebut sebagai pegawai kontrak," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Anggaran untuk THR pegawai kontrak pada satuan kerja pemerintah pusat alokasinya sudah diperhitungkan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) masing-masing kantor pada belanja barang operasional perkantoran, bukan belanja pegawai. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan dalam penyusunan anggaran tahun 2018, dan dituangkan dalam kontrak kerja yang ditetapkan dalam SK pejabat yang berwenang.
Dalam rangka mengatur pemberian honor tersebut telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4452/PB/2018 tanggal 24 Mei 2018. Saat ini satuan kerja pemerintah pusat telah mulai memproses pembayaran honor untuk pegawai kontrak tersebut sesuai ketentuan, sehingga diharapkan penerima honor juga menerima THR honor sebelum Idul Fitri.
Untuk Pegawai Non-PNS yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian seperti berupa SK Menteri diberikan THR sesuai ketentuan PP 19 Tahun 2018 dan PMK Nomor 53 Tahun 2018. Termasuk dokter PTT (pegawai tidak tetap), bidan PTT, tenaga penyuluh KB dan lain-lain.
Kemudian untuk pegawai non PNS atau pegawai kontrak yang diangkat oleh Kepala Satker seperti sopir, satpam, pramubakti, sekretaris dan lain-lain, diberikan THR sesuai alokasi pada DIPA, kontrak kerja dan SK, berdasarkan PMK 49 Tahun 2017 dan pembayarannya menggunakan PMK 190 Tahun 2012.
Tunjangan Pemda Sri Mulyani juga membahas mengenai pembayaran THR bagi pegawai honorer atau non-PNS yang merupakan pegawai pemerintah daerah yang telah diatur sesuai Permendagri Nomor 33/2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2018.
Berdasarkan informasi dari Kemendagri, lanjut Menkeu, daerah tidak menganggarkan THR atau gaji ke-13 bagi non-PNSD, karena honor bagi tenaga non-PNSD pada dasarnya melekat pada setiap kegiatan. Dengan demikian, apabila kegiatannya dilaksanakan dalam 12 bulan, maka honornya diberikan sebanyak 12 bulan.
"Untuk pegawai honorer daerah dapat diberikan THR sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sejauh kemampuan keuangan daerah memadai untuk memberikan THR," tulis Sri Mulyani.
Kemudian, bagi petugas jasa kebersihan (cleaning service/CS) dan sopir "outsourcing" dari perusahaan yang mempekerjakan, maka perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan THR.
Sementara untuk sopir dan CS honorer atau yang tidak melalui sistem "outsourcing", pemberian THR menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga yang menggunakan jasa CS dan sopir Selanjutnya, terkait THR untuk guru daerah disebutkan bahwa kebijakan THR untuk guru tidak termasuk tunjangan profesi guru (TPG) atau tunjangan khusus guru di daerah terpencil (TKG).
Sesuai Pasal 63 PP Nomor 58/2005 dan Permendagri Nomor 13/2006, Pemprov dapat memberikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) kepada PNS daerah, termasuk guru, berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.
Kebijakan pemberian TPP bagi guru di masing-masing daerah berbeda-beda, ada daerah yang memberikan TPP dan TPG/TKG kepada guru, dan ada daerah yang tidak memberikan TPP, karena guru sudah mendapatkan TPG/TKG. (*)
