Alwan Ridha Ramdani
Program Magang Nasional Batch atau tahap 2 terbuka untuk beragam sektor usaha, mulai dari sektor makanan dan minuman (F&B), industri kreatif dan digital, komunikasi dan informasi, industri, sektor publik, pariwisata, logistik dan transportasi, pertanian, hingga jasa.
Pada tahap kedua, Kemnaker menargetkan kurang lebih 80 ribu peserta. Dengan demikian, target nasional peserta pemagangan tahun 2025 yang mencapai 100 ribu orang diharapkan dapat terpenuhi.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan peserta Magang Nasional 2025 tahap (batch) II mulai memasuki masa orientasi dan melakukan magang di perusahaan selama enam bulan ke depan pada Senin, 24 November.
"Tanggal 24 (November), hari Senin itu akan mulai orientasi para peserta magang batch II untuk selama enam bulan ke depan," kata dia di Jakarta, Kamis.
Baca juga:
Bikin Magang Nasional, Wamenker Sebut Masa Depan Tenaga Kerja Tidak Ditentukan Ijazah Semata
Penetapan peserta magang diumumkan paling lambat besok (Jumat), serta hari ini disebut sebagai hari terakhir proses seleksi yang dilakukan perusahaan, dengan target sebanyak 80 ribu peserta diterima pada program Magang Nasional tahap II.
"Jadi hari Senin itu baru orientasi, karena hari-hari pertama itu biasanya peserta magang mereka butuh untuk orientasi dulu sekaligus penjelasan secara nasional dari kami terkait dengan teknis pelaksanaan magang tersebut," ucapnya.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan pembukaan pendaftaran peserta Magang Nasional Batch 2 bagi lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi diakses melalui kanal maganghub.kemnaker.go.id.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan program tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan kerja, serta memperkuat daya saing angkatan kerja Indonesia di berbagai sektor.
Ia juga menjelaskan penyelenggara Magang Nasional Batch 2 mencakup berbagai institusi dan sektor, baik pemerintah maupun swasta.
“Penyelenggara Pemagangan Batch II meliputi instansi pemerintah, kementerian, lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), lembaga keuangan, sekretariat lembaga negara, BUMN, BLUD, dan perusahaan swasta,” ujar Sekjen Cris.
