Sandiaga Uno Hadiri Peresmian Sekber Gerindra-PKB

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 23 Januari 2023
Sandiaga Uno Hadiri Peresmian Sekber Gerindra-PKB

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Acara peresmian sekretariat bersama (sekber) Partai Gerindra-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dihadiri oleh dua elite parpol tersebut, Senin (23/1).

Salah satu yang menarik perhatian yakni kehadiran Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Mengenakan seragam Gerindra, baju putih lengan panjang, Sandiaga hadir Pukul 10.00 WIB.

Baca Juga

Resmikan Sekber Koalisi dengan PKB, Habiburokhman: Maksimalkan Kerja Politik

Sandiaga sempat memberikan hormat kepada Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Sandiaga dan Dasco pun berjabatan tangan dan disambut tepuk tangan kader Gerindra lainnya.

"Ini berarti (Sandiaga) masih warga Gerindra," ujar Dasco sambil tertawa.

Selain Sandiaga dan Dasco, sejumlah petinggi Gerindra dan PKB sudah hadir di Sekber yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat.

Baca Juga

Sekber Gerindra-PKB Bakal Diresmikan Akhir Tahun

Mereka yakni, Habiburokhman, Fadli Zon, Sugiono, Ahmad Riza Patria. Kemudian Ida Fauziyah, Hanif Dhakiri, Daniel Johan dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Diketahui sebelumnya isu Sandiaga akan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menguat.

Namun isu Sandiaga bakal hengkang dari Gerindra dan berlabuh ke PPP meredup. Hal itu setelah ia menggelar pertemuan dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan isi pertemuan tersebut. Kata Dasco, dalam pertemuan tersebut, Sandiaga menyatakan loyal kepada Gerindra dan Prabowo. (Pon)

Baca Juga

Sekber Bersama PKB-Gerindra Wujud Keseriusan Koalisi

#Sandiaga Uno #Partai Gerindra #Partai Kebangkitan Bangsa #Partai Politik #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Bagikan