Sandiaga Jawab Isu Ingin Nyapres dari PPP
Sandiaga Uno di Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB di Menteng, Jakarta, Senin (23/1). Foto: MP/Ponco
MerahPutih.com - Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa dirinya kerap mendatangi acara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).
"Saya diundang dalam kapasitas menteri, untuk berjuang bersama dengan masyarakat, membangkitkan ekonomi," kata Sandiaga di Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB di Menteng, Jakarta, Senin (23/1).
Baca Juga
Sandiaga mengaku hal tersebut sudah disampaikannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
"Pak Prabowo menyampaikan bahwa itu wajib hukumnya, kalau diundang hadir oleh siapapun itu, apalagi itu berkaitan dengan tugas dan fungsi kami," ujarnya.
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra ini enggan memberikan pernyataan, karena kerap diisukan akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024, melalui PPP.
Baca Juga
Sebab, belakangan sejumlah elite Partai Gerindra sempat berpolemik dengan kehadiran Sandiaga di setiap acara PPP.
"Jangan membawa pertanyaan ke sana, karena itu yang nanti bisa disalahartikan, bisa disalahpahamkan, dan kemarin pembicaraan panjang itu salah satunya karena pertanyaan yang tadi disampaikan," jelas dia.
"Tapi itu (soal capres) benar-benar (hak) prerogatifnya pimpinan partai politik, saya tidak berwenang untuk menjawab itu," sambung Sandiaga.
Kehadiran Sandiaga pada peresmian Sekber Gerindra-PKB ini menandakan hubungannya dengan Prabowo sangat baik.
"Itu sudah clear semua, semua sudah clear," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Prabowo Sebut Peresmian Sekber Bukti Koalisi Gerindra-PKB Solid
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu