Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Pemerintah Provinsi DKI akan berusaha membuat kebijakan tanpa harus melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Untuk itu, pria yang akrab dipanggil Sandi ini menuturkan pengadaan becak di Ibu Kota nantinya masih akan dikaji oleh Pemprov DKI.
"Becak itu kan ada karena ada kebutuhan. Jadi itu yang kita coba kita cari. Tidak akan mungkin kita membuat kebijakan yang melanggar hukum," kata Sandi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (17/1).
Sandi menuturkan kebijakan becak di Jakarta nantinya akan mencontoh New York untuk sebuah penataan transportasi pariwisata di Ibu Kota.
"Namanya 'cab' (pedicab). 'New York cab' ya, saya bilang wah ada becak ya juga di New York. Terus saya tanya berapa bayarnya? US$ 100. Dan ternyata becak-becak itu di-keep di satu rute yang khusus dengan bingkai pariwisata," jelasnya.
Politikus partai Gerindra ini meminta kepada masyarakat untuk tidak berspekulasi becak yang dimaksud adalah becak seperti tahun '70-an yang digenjot. Menurutnya zaman era seperti sekarang orang sudah naik ojek bukan becak.
"Tentunya bukan di jalan raya ya kita membayangkan becak yang model tahun 70-an, jadi kemarin tentunya ada permintaan dari masyarakat, selama itu ada di dalam konsep lingkungan, tidak keluar dari lingkungan yang kita sebut angling, angkutan lingkungan," bebernya.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI akan mengoprasikan kembali becak di Jakarta, Anies juga akan memberikan rute khusus yang dapat dilalui oleh pengendara becak.
Pasalnya menurut dia, becak tersebut masih menjadi kendaraan yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta.
"Becak tidak akan ada kalau enggak ada kebutuhan atas becak, untuk itu angkutan baru akan kami segerakan, bagian ini adalah mengatur agar becak bisa beroperasi di rute yang ditentukan," kata Anies Minggu (14/1). (Asp)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Sejarah Si Kuning Anglingdarma, Moda Transportasi Pengganti Becak
