Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Wakil Ketua MPR Mahyudin menjadi salah satu saksi untuk terdakwa Setya Novanto dalam sidang perkara korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat.
Di awal persidangan, Ketua Majelis Hakim Yanto bertanya soal peran Ketua Fraksi di DPR kepada Mahyudin. Pasalnya, saat proyek pengadaan e-KTP berjalan, Setnov menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.
“Ketua fraksi bisa kendalikan anggotanya? Harus tunduk?,” tanya Hakim Yanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (15/4).
Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar ini, menuturkan, anggota Fraksi bisa tunduk bisa juga membantah perintah dari Ketua Fraksi. Namun menurut dia, Ketua Fraksi di DPR bisa mengarahkan anggota komisi terkait dengan sebuah proyek, termasuk e-KTP.
”Bisa iya bisa tidak. Sebenarnya anggota bisa menolak. Seperti waktu kasus Bank Century, waktu itu fraksi memerintahkan kita opsi B bahwa Century tidak melawan hukum. Tapi kami merasa tidak bisa. Jadi kalau bertolakan bisa menolak. Lihat situasi,” ujar Mahyudin.
Mahyudin lantas mencontohkan terkait pembahasan sebuah anggaran dalam proyek. Menurut dia, Ketua Fraksi bisa mengarahkan anggaran yang dibutuhkan kepada anggotanya. Namun, anggota bisa saja menyetujui dan menolak.
“Bisa saja pimpinan fraksi mengarahkan kita butuh angaran sekian. Tetapi tetap harus dibahas di komisi. Kalau komisi enggak mau, ya enggak bisa juga,” jelas dia.
Dalam kasus ini, Setnov didakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam kasus e-KTP. Atas perbuatannya tersebut, negara rugi sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 itu.
Selain itu, jaksa menyebut mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang serta jasa proyek e-KTP. (Pon)
