Saksi Prabowo Singgung Kecurangan di Juwiring, Bawaslu Boyolali Angkat Bicara

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 21 Juni 2019
Saksi Prabowo Singgung Kecurangan di Juwiring, Bawaslu Boyolali Angkat Bicara

Aggota Bawaslu Boyolali, Jawa Tengah melantik anggota Panwascam untuk pengawasi Pemilu 2019, Kamis (20/6). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah mejadi trending topik setelah saksi capres-cawapres nomor 02, Prabowo-Sandi dalam sidang gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konsitusi (MK) menyebut adanya pelanggaran pemilu di kota penghasil susu sapi itu.

Menanggapi hal ini, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali, Taryono angkat bicara dengan menegaskan Bawaslu Boyolali telah selesai mengadakan pemungutan suara ulang (PSU) yang disinyalir ditemukan adanya kecurangan

Suasana sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Selasa (18/6) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Suasana sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Selasa (18/6) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

"Kita juga lihat sendiri lewat televisi, ada warga Boyolali yang memberikan kesaksian dalam sidang MK terkait adanya kecurangan Pilpres di TPS yang tersebar di delapan dukuh di Winongsari, Karangjati, dan Wonosegoro," ujar Taryono, Kamis (20/6).

Bawaslu Boyolali sudah menindaklanjuti laporan itu dengan menggelar PSU serentak. Hasilnya tidak ada lagi kecurangan dan saksi menerima hasil pencoblosan. Pelaku kecurangan sudah diusulkan ke KPU agar tidak dipilih lagi sebagai penyelengara pemilu.

BACA JUGA: Dituding Curang oleh Saksi 02, Bawaslu Boyolali Siap Buka-Bukaan di MK

"Untuk kesaksian Beti Kristiana, Bawaslu tidak bisa menindaklanjuti laporan tersebut. Tidak ada kelengkapan syarat yang diberikan oleh Beti sebagai pelapor membuat kita tidak bisa menindaklanjuti di lapangan," kata dia.

Taryono mengakui dapat laporan dugaan pelanggaran dari pelapor Beti. Dalam laporan itu, pihak pelapor mengaku melihat tumpukan amplop dokumen bertuliskan hasil penghitungan suara di halaman Kantor Kecamatan Juwangi.

"Ya laporan itu sangat dangkal tidak lengkap, maka tidak bisa kami tindak lanjuti. Meski begitu kami sudah melakukan investigasi melalui Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Juwiring,” papar dia.

para saksi yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandi di sidang MK
Para saksi yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandi di Sidang MK (Foto: antaranews)

Hasil investigasi Panwascam Juwiring, kata dia, juga tidak menemukan tumpukan amplop dokumen bertuliskan hasil penghitungan suara di halaman Kantor Kecamatan Juwangi. Kemudian laporan itu gugur dengan sendirinya karena syaratnya tidak langkap.

BErita ini merupakan laporan Ismail Soli, kontributor merahputih.com untuk wilayah Solo dan sekitarnya. Baca juga artikel menarik lainnya dalam: Saksi Ahli Kubu Prabowo Dinilai Kurang Siap, Pengamat: Sudahi Saja Perdebatan Soal Situng KPU

#Boyolali #Jawa Tengah #Mahkamah Konstitusi
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Paripurna Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Digelar, Jumat (31/10), Gubernur Jateng Minta Masyarakat Tenang
Semua mekanisme yang ada di DPRD Pati sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Oktober 2025
Paripurna Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Digelar, Jumat (31/10), Gubernur Jateng Minta Masyarakat Tenang
Indonesia
MK Tolak Perubahan Usai Pemuda Menjadi 40 Tahun di UU Kepemudaan
Mahkamah tidak dapat menerima permohonan itu lantaran pemohonnya tidak memiliki kedudukan hukum. Adapun perkara tersebut dimohonkan oleh DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
MK Tolak Perubahan Usai Pemuda Menjadi 40 Tahun di UU Kepemudaan
Indonesia
Banjir Surut, Perjalanan KA Banyubiru dan Joglosemarkerto kembali Normal
Kereta api yang sebelumnya terdampak sejak Selasa (28/10) ialah KA Banyubiru dan Joglosemarkerto.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Oktober 2025
Banjir Surut, Perjalanan KA Banyubiru dan Joglosemarkerto kembali Normal
Indonesia
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum menilai keterangan DPR RI dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil UU Pers di Mahkamah Konstitusi belum menjawab substansi persoalan perlindungan hukum bagi wartawan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Indonesia
Tanggul Sungai Gandam Jebol Picu Banjir Bandang di Pati, Sejumlah Desa Terendam
Banjir bandang melanda tiga desa di Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, akibat jebolnya tanggul Sungai Gandam.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Oktober 2025
Tanggul Sungai Gandam Jebol Picu Banjir Bandang di Pati, Sejumlah Desa Terendam
Indonesia
DEN Klaim 27 Pabrik Bakal Dibuka di Jateng, Ada 130 Ribu Lowongan Kerja
Adapun tantangan yang dihadapi ialah perusahaan-perusahaan di daerah tersebut kekurangan tenaga kerja, karena para 78 persen para pekerja cenderung keluar masuk (turn over) dari satu pabrik ke pabrik lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
DEN Klaim 27 Pabrik Bakal Dibuka di Jateng, Ada 130 Ribu Lowongan Kerja
Indonesia
Jalur Pantura yang Hubungkan Semarang dan Demak Masih Terendam Banjir Kamis Pagi, Ketinggian Air hingga 70 Cm
Hal ini menyusul hujan deras yang terjadi sejak selama dua hari mulai Selasa hingga Rabu malam.
Frengky Aruan - Kamis, 23 Oktober 2025
Jalur Pantura yang Hubungkan Semarang dan Demak Masih Terendam Banjir Kamis Pagi, Ketinggian Air hingga 70 Cm
Indonesia
Imunitas Jaksa Dibatasi oleh Putusan MK, Kejagung Janji Lebih Berintegritas
Anang mengingatkan, jaksa yang sedang menjalankan tugas resmi tetap harus melalui mekanisme perizinan sesuai ketentuan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Imunitas Jaksa Dibatasi oleh Putusan MK, Kejagung Janji Lebih Berintegritas
Indonesia
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Rifqi juga mengungkapkan bahwa Komisi II bersama Badan Keahlian DPR RI sedang mengkaji dua fokus utama revisi UU ASN
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Indonesia
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Pemerintah menghormati setiap putusan yang dikeluarkan MK dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku setelah menerima salinan resmi putusan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Bagikan