Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Advokat dan Penggiat Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan, Fati Lazira menilai tidak ada yang salah atas langkah yang diambil Kapitra Ampera maju sebagai Caleg dari PDI Perjuangan.
"Advokat Kapitra Ampera, Yang mendaftarkan sebagai bacaleg PDIP untuk daerah pemilihan Riau II, sah-sah saja," kata Fati dalam keterangan tertulis, kamis (19/7).
Hal itu dikatakan Fati terkait dengan anggapan Anggota Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni (PA) 212, Eggy Sudjana yang menilai Kapitra sebagai seorang pembela penista agama.
Fati menegaskan, tuduhan pembela penista agama yang dialamatkan kepada Kapitra merupakan tuduhan yang salah alamat. "Tuduhan bahwa Kapitra sekarang sudah jadi bagian dari PDIP yang jelas ikut penista agama, jelas tuduhan yang keliru," ucapnya.
Sikap Kapitra yang memilih maju sebagai caleg dari PDI Perjuangan adalah merupakan Hak politik seorang Advokat, tak terkecuali Kapitra Ampera.
"Termasuk nyaleg tidak bisa dibatasi karena pernah membela perkara tertentu," katanya
Dalam keterangan tertulis, Eggy sudjana menganggap Kapitra mengabaikan fatwa Imam Besar FPI, Rizieq Shihab yang melarang elemen GNPF dan PA 212 bergabung, mendukung dan membela PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dinilai telah menjadi bagian dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terpidana kasus penistaan agama.
"Antum (Kapitra) sekarang sudah jadi bagian dari PDIP yang jelas ikut penista agama," kata Eggy.
Lebih jauh kedepannya, Eggy mempertanyakan jika Kapitra menang dalam pemilihan Calon Legislatif dari PDI Perjuangan untuk memperjuangkan dan mengawal fatwa yang sudah dikeluarkan Rizieq.
"Bagaimana antum mau bela agama Islam dari dalam PDIP," ujar Eggy.
Seperti diketahui, Kapitra Ampera maju sebagai caleg Dapil Riau II dari PDI Perjuangan. Kapitra sendiri hingga kini belum menentukan sikap apakah menerima pinangan PDI Perjuangan atau tidak.
"Beliau masih melakukan dialog yang intens dan melakukan istikharah untuk minta petunjuk Allah. Tapi, sekali lagi, ini proses dialog masih dilakukan, karena beliau masih melakukan konsultasi," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, rabu (18/7). (*)
