Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menjelaskan bahwa dukungan partainya terhadap pemerintahan tidak mengharuskan partai belambang banteng moncong putih itu bergabung dalam kabinet.
"Bahwa presiden juga membutuhkan second opinion dari luar pemerintahan untuk melihat perkembangan program pemerintahan yang dijalankan," kata Andreas dalam keterangannya, Selasa (5/6).
Baca juga:
PAN Puji Sikap PDIP ke Pemerintah Prabowo Jaga Kualitas Demokrasi
Sebagai partai penyeimbang, PDIP akan memberikan dukungan substantif, tetapi juga akan melayangkan kritik yang diperlukan.
Menurut Andreas, presiden membutuhkan pandangan kedua (second opinion) dari pihak luar pemerintahan untuk mengevaluasi program-program yang dijalankan.
Ia juga menekankan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menegaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang.
Di sisi lain, Andreas mengakui hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan partai mana yang akan bergabung.
Baca juga:
Dasco Tegaskan Dukungan PDIP ke Prabowo Tak Terkait Amnesti Hasto Kristiyanto
Ia menambahkan, posisi PDIP sebagai oposisi merepresentasikan pandangan publik yang beragam dan tidak selalu sejalan dengan pemerintah. Dengan demikian, PDIP dapat lebih leluasa menjalankan perannya sebagai partai penyeimbang.
"Saya kira ini penting sehingga dengan demikian PDI Perjuangan bisa secara ya lebih leluasa untuk menjadi partai penyeimbang di dalam proses pemerintahan yang berjalan saat ini," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu.
