PDIP Beri Dukungan Penuh Tapi Ogah Gabung Pemerintah, Prabowo Butuh 'Second Opinion'

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pengarahan dalam Bimbingan Teknis Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Fraksi PDIP di The Meru & Bali Beach Convention Center, De
Merahputih.com - Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menjelaskan bahwa dukungan partainya terhadap pemerintahan tidak mengharuskan partai belambang banteng moncong putih itu bergabung dalam kabinet.
"Bahwa presiden juga membutuhkan second opinion dari luar pemerintahan untuk melihat perkembangan program pemerintahan yang dijalankan," kata Andreas dalam keterangannya, Selasa (5/6).
Baca juga:
PAN Puji Sikap PDIP ke Pemerintah Prabowo Jaga Kualitas Demokrasi
Sebagai partai penyeimbang, PDIP akan memberikan dukungan substantif, tetapi juga akan melayangkan kritik yang diperlukan.
Menurut Andreas, presiden membutuhkan pandangan kedua (second opinion) dari pihak luar pemerintahan untuk mengevaluasi program-program yang dijalankan.
Ia juga menekankan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menegaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang.
Di sisi lain, Andreas mengakui hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan partai mana yang akan bergabung.
Baca juga:
Dasco Tegaskan Dukungan PDIP ke Prabowo Tak Terkait Amnesti Hasto Kristiyanto
Ia menambahkan, posisi PDIP sebagai oposisi merepresentasikan pandangan publik yang beragam dan tidak selalu sejalan dengan pemerintah. Dengan demikian, PDIP dapat lebih leluasa menjalankan perannya sebagai partai penyeimbang.
"Saya kira ini penting sehingga dengan demikian PDI Perjuangan bisa secara ya lebih leluasa untuk menjadi partai penyeimbang di dalam proses pemerintahan yang berjalan saat ini," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara

PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'

Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat

Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati

Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal

Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP

Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR

Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota

Rudy Jabat Plt DPD PDIP Jateng, Teguh Gantikan Jadi Ketua PDIP Solo

Ditunjuk Jadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng, Rudy Ngaku Dihubungi Hasto Sampaikan Pesan Megawati
