PDIP Beri Dukungan Penuh Tapi Ogah Gabung Pemerintah, Prabowo Butuh 'Second Opinion'
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pengarahan dalam Bimbingan Teknis Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Fraksi PDIP di The Meru & Bali Beach Convention Center, De
Merahputih.com - Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menjelaskan bahwa dukungan partainya terhadap pemerintahan tidak mengharuskan partai belambang banteng moncong putih itu bergabung dalam kabinet.
"Bahwa presiden juga membutuhkan second opinion dari luar pemerintahan untuk melihat perkembangan program pemerintahan yang dijalankan," kata Andreas dalam keterangannya, Selasa (5/6).
Baca juga:
PAN Puji Sikap PDIP ke Pemerintah Prabowo Jaga Kualitas Demokrasi
Sebagai partai penyeimbang, PDIP akan memberikan dukungan substantif, tetapi juga akan melayangkan kritik yang diperlukan.
Menurut Andreas, presiden membutuhkan pandangan kedua (second opinion) dari pihak luar pemerintahan untuk mengevaluasi program-program yang dijalankan.
Ia juga menekankan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menegaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang.
Di sisi lain, Andreas mengakui hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan partai mana yang akan bergabung.
Baca juga:
Dasco Tegaskan Dukungan PDIP ke Prabowo Tak Terkait Amnesti Hasto Kristiyanto
Ia menambahkan, posisi PDIP sebagai oposisi merepresentasikan pandangan publik yang beragam dan tidak selalu sejalan dengan pemerintah. Dengan demikian, PDIP dapat lebih leluasa menjalankan perannya sebagai partai penyeimbang.
"Saya kira ini penting sehingga dengan demikian PDI Perjuangan bisa secara ya lebih leluasa untuk menjadi partai penyeimbang di dalam proses pemerintahan yang berjalan saat ini," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad