Sah! Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Oktober 2021
Sah! Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN

Megawati Soekarnoputri. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo melantik Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara Jakarta pada Rabu, (13/10).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 45 tahun 2021 yang ditetapkan pada 12 Oktober 2021.

Baca Juga:

BRIN Beberkan Sumber Teluk Jakarta Tercemar Parasetamol

Berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) No. 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ketua Dewan Pengarah BRIN secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila.

Megawati Soekarnoputri diketahui adalah Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Unsur Dewan Pengarah BRIN lain yang juga berasal dari BPIP adalah Sudhamek Agoeng Waspodo.

Masih berdasarkan Perpres No. 33 tahun 2021, Wakil Ketua Dewan Pengarah diamanatkan untuk dijabat oleh unsur profesional dan/atau akademisi sedangkan Sekretaris dan Anggota dijabat oleh unsur profesional dan/atau akademisi di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan, serta invensi dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi paling banyak tujuh (7) orang.

Secara lengkap susunan keanggotaan Dewan Pengarah BRIN adalah sebagai berikut:

  1. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua
  2. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Wakil Ketua
  3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SuharsoMonoarfa sebagai Wakil Ketua
  4. Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto sebagai Sekretaris
  5. Emil Salim sebagai Anggota
  6. I Gede Wenten sebagai Anggota
  7. Bambang Kesowo sebagai Anggota
  8. Adi Utarini sebagai Anggota
  9. Marsudi Wahyu Kisoro sebagai Anggota
  10. Tri Mumpuni sebagai Anggota

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)
Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata anggota Dewan Pengarah BRIN saat mengucapkan sumpah jabatan dengan dibimbing Presiden Joko Widodo.

Setelah mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi menyampaikan selamat secara langsung kepada Dewan Pengarah kecuali Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dilantik melalui konferensi video karena sedang berada di luar negeri. (Knu)

Baca Juga:

BRIN Beberkan Sumber Teluk Jakarta Tercemar Parasetamol

#Megawati Soekarnoputri #PDIP #BRIN #Riset Kampus
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Air Hujan di Jakarta Terkontaminasi Mikroplastik, BRIN: Bisa Sebabkan Iritasi hingga Peradangan
Air hujan di Jakarta terkontaminasi mikroplastik. Hal itu diungkapkan oleh BRIN. Selain itu, kandungan itu bisa menyebabkan iritasi hingga peradangan.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Air Hujan di Jakarta Terkontaminasi Mikroplastik, BRIN: Bisa Sebabkan Iritasi hingga Peradangan
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Bagikan