Saat Mbah Rono Pilih dan Ingin Berjuang di PDIP

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Oktober 2022
Saat Mbah Rono Pilih dan Ingin Berjuang di PDIP

Surono atau dikebal dengan Mbah Rono. (Foto:PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pakar gunung berapi yang dikenal dengan Mbah Rono, kini terjun ke dunia politik setelah pensiun dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Surono nama lengkap Mbah Rono, kini gabung PDI Perjuangan (PDIP). Ia menjadi salah satu dari ribuan kader yang ikut dalam Kursus Politik Pembekalan Anggota Baru PDIP Se-Indonesia Tahun 2022. Kegiatan ini diikuti beberapa mantan jenderal TNI.

Baca Juga:

Sebelum Putusan Capres dari Ketum Keluar, Kader PDIP Dilarang Bikin Gerakan

Ia mengaku akan patuh dengan perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang melarang kader partai berlambang banteng itu untuk membahas pencapresan.

Menurut Mbah Rono, setiap orang yang tergabung di sebuah lembaga sebaiknya memiliki disiplin berorganisasi. Instansi akan tercerai berai apabila instruksi pimpinan tidak dipatuhi oleh bawahan.

"Kita harus belajar itu. one man, one command, one decision, lainnya ikut. Dinyatakan kok di semua organisasi. Kalau organisasi tidak punya tatanan, ya, ambyar semuanya itu, lo," kata Mbah Rono ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu (30/10).

Ahli Geofisika Indonesia ini mengatakan, tugas seorang pemimpin sebenarnya tidak mudah. Karena Megawati sebagai pemimpin partai, bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuatuntuk organisasi.

Oleh karena itu, kata Mbah Rono, bawahan di sebuah organisasi tidak boleh mengakali kebijakan yang sudah diambil seorang pemimpin.

"Kalau ada apa-apa, kan, ada yang hura-hura, mengumpet gitu, lho. Itu yang nanggung ini pemimpin begitu, lho. Kan, begitu," ujarnya.

Lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengaku mendukung langkah pimpinan yang bersikap tegas apabila ada bawahan yang nakal seperti tidak mengikuti aturan berorganisasi.

"Saya pikir kalau tidak mengikuti arahan dari dari pimpinan, saya pun waktu menjadi pimpinan, saya akan sanksikan anak buah saya," katanya.

Dalam kesempatan ini, Mbah Rono turut menjelaskan alasan dirinya bergabung ke PDIP. Dirinya tidak mau berhenti untuk berjuang bagi negara dan bangsa dan PDIP dianggap sebagai kendaraan yang pas baginya untuk berbakti.

"Negara demokrasi di mana syarat mutlaknya adalah ada partai politik di mana PDI Perjuangan menurut saya partai yang terbuka. Dan kawan-kawan saya waktu masih kuliah juga dari PDI Perjuangan dan saya tahu bahwa inilah partai yang terbuka menurut saya dan melalui PDI Perjuangan, saya mencoba untuk berjuang lagi," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Alasan Mantan Kepala BNPB Ganip Warsito Berlabuh ke PDIP

#Pemilu #PDIP
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Bagikan