Saat Jokowi Ungkap Ruwetnya Ketika Investasi Ingin Masuk Pertamina dan PLN

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 November 2021
Saat Jokowi Ungkap Ruwetnya Ketika Investasi Ingin Masuk Pertamina dan PLN

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo telah mengumpulkan komisaris dan direksi pertamina di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu (20/11), Jokowi memberikan berbagai perintah dalam pertemuan tersebut.

Selain perintah, Jokowi mengungkapkan kegeramnya terkait ruwetnya birokrasi di BUMN, yang menghambat investasi di dua kapal besar BUMN. Padahal, Investasi yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN ini mengantre dan banyak.

Baca Juga:

Kilang Minyak Kebakar, Pertamina Didesak Lakukan Evaluasi Mendalam

Kepala Negara menekankan kesempatan untuk investasi di Pertamina dan PLN terbuka sangat lebar manakala kedua perusahaan ini membuka pintu dengan lebar.

"Keterbukaan itu yang saya inginkan, dan diinginkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja," terangnya.

Presiden memerintahkan, komisaris serta direksi Pertamina dan PLN melaporkan kepada dirinya apabila membutuhkan dukungan politis terutama dalam menjalankan sebuah penugasan agar yang sudah diperintahkan bisa ditindaklanjuti di lapangan dan diimplementasikan.

"Kalau tidak silakan sampaikan kepada saya, kepada pak menteri dulu. Kalau ada persoalan yang memang mentok besar dan ada politisnya silakan, saya buka pintu saya jam berapa pun, kalau ada hal besar yang perlu dukungan politis, saya bisa sampaikan mungkin jalan terus. Saya di belakangmu. Saya rasa itu," ujar Presiden.

Presiden mengingatkan, agar setiap rencana dan penugasan yang diberikan segera dilaksanakan, tidak mengulur-ulur.

"Sekarang ini yang namanya penugasan itu setiap hari berubah, setiap minggu berubah, penyesuaian itu kadang cepat sekali sehingga meskipun ada rencana besar yang mungkin setiap saat akan berubah, tapi sekarang memang dunianya berubah, teknologi berubah," jelasnya.

Awal pengarahan Jokowi mengingatkan, perencanaan besar transisi energi. Di mana, hampir dipastikan dengan rentan waktu yang masih ada untuk memperkuat transisi energi dari fosil ke hijau menjadi keharusan dan mencari teknologi yang paling murah serta kerja cepat. (Asp)

Baca Juga:

Pasokan Sampai 400 Megawatt, PLN Siap Layani Investor di Papua

#Jokowi #Pertamina #BUMN #Kinerja BUMN #PLN
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Etanol 10 Persen di BBM Diwajibkan Mulai 2027
Langkah mandatori tersebut, tutur Bahlil, dalam rangka menciptakan sumber-sumber energi dari nabati dan membangun kedaulatan energi, agar Indonesia mengurangi impor bensin.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Etanol 10 Persen di BBM Diwajibkan Mulai 2027
Indonesia
SPBU Swasta Diklaim Siap Negosiasi Dengan Pertamina Buat Lancarkan Pasokan BBM
Berdasarkan informasi sebelumnya, terdapat tiga perusahaan yang sudah menjalin negosiasi dengan Pertamina, yakni PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan PT Aneka Petroindo Raya (APR)-AKR Corporindo Tbk (pengelola SPBU BP).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
SPBU Swasta Diklaim Siap Negosiasi Dengan Pertamina Buat Lancarkan Pasokan BBM
Indonesia
Budi Arie Temui Jokowi di Solo, Sebut Cuma Kirim Undangan Kongres Projo
Budi Arie menemui Jokowi di kediamannya di Solo, Jumat (24/10). Ia mengatakan, hanya mengirim undangan hadir ke Kongres Projo.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Budi Arie Temui Jokowi di Solo, Sebut Cuma Kirim Undangan Kongres Projo
Indonesia
Pelaku Dugaan Korupsi Kasus Mesin EDC Bank BRI, Sama Dengan Kasus EDC Pertamina
KPK mengusut pengondisian dalam pengadaan mesin EDC untuk membandingkan kualitas barang dari vendor dengan harganya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Pelaku Dugaan Korupsi Kasus Mesin EDC Bank BRI, Sama Dengan Kasus EDC Pertamina
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Hasil penelusuran fakta menunjukkan tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang dapat membenarkan klaim yang beredar tersebut
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Bagikan