Saat Jokowi Ungkap Ruwetnya Ketika Investasi Ingin Masuk Pertamina dan PLN

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 November 2021
Saat Jokowi Ungkap Ruwetnya Ketika Investasi Ingin Masuk Pertamina dan PLN

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo telah mengumpulkan komisaris dan direksi pertamina di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu (20/11), Jokowi memberikan berbagai perintah dalam pertemuan tersebut.

Selain perintah, Jokowi mengungkapkan kegeramnya terkait ruwetnya birokrasi di BUMN, yang menghambat investasi di dua kapal besar BUMN. Padahal, Investasi yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN ini mengantre dan banyak.

Baca Juga:

Kilang Minyak Kebakar, Pertamina Didesak Lakukan Evaluasi Mendalam

Kepala Negara menekankan kesempatan untuk investasi di Pertamina dan PLN terbuka sangat lebar manakala kedua perusahaan ini membuka pintu dengan lebar.

"Keterbukaan itu yang saya inginkan, dan diinginkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja," terangnya.

Presiden memerintahkan, komisaris serta direksi Pertamina dan PLN melaporkan kepada dirinya apabila membutuhkan dukungan politis terutama dalam menjalankan sebuah penugasan agar yang sudah diperintahkan bisa ditindaklanjuti di lapangan dan diimplementasikan.

"Kalau tidak silakan sampaikan kepada saya, kepada pak menteri dulu. Kalau ada persoalan yang memang mentok besar dan ada politisnya silakan, saya buka pintu saya jam berapa pun, kalau ada hal besar yang perlu dukungan politis, saya bisa sampaikan mungkin jalan terus. Saya di belakangmu. Saya rasa itu," ujar Presiden.

Presiden mengingatkan, agar setiap rencana dan penugasan yang diberikan segera dilaksanakan, tidak mengulur-ulur.

"Sekarang ini yang namanya penugasan itu setiap hari berubah, setiap minggu berubah, penyesuaian itu kadang cepat sekali sehingga meskipun ada rencana besar yang mungkin setiap saat akan berubah, tapi sekarang memang dunianya berubah, teknologi berubah," jelasnya.

Awal pengarahan Jokowi mengingatkan, perencanaan besar transisi energi. Di mana, hampir dipastikan dengan rentan waktu yang masih ada untuk memperkuat transisi energi dari fosil ke hijau menjadi keharusan dan mencari teknologi yang paling murah serta kerja cepat. (Asp)

Baca Juga:

Pasokan Sampai 400 Megawatt, PLN Siap Layani Investor di Papua

#Jokowi #Pertamina #BUMN #Kinerja BUMN #PLN
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan surat permohonan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Indonesia
Mobil Mewah dan Kebun Sawit Disita Kejati DKI di Kasus Dugaan Korupsi Pembiayaan Ekspor LPEI
Dalam penyidikan perkara tersebut, penyidik telah melaksanakan penggeledahan, pelacakan, pemblokiran, dan penyitaan aset guna menambah jumlah pemulihan kerugian keuangan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Mobil Mewah dan Kebun Sawit Disita Kejati DKI di Kasus Dugaan Korupsi Pembiayaan Ekspor LPEI
Indonesia
Pemerintah Bakal Bangun BUMN Tekstil Baru, Yang Lama Tidak Bakal Dihidupkan
Guna mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah menyiapkan pendanaan sebesar USD 6 miliar melalui BPI Danantara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Pemerintah Bakal Bangun BUMN Tekstil Baru, Yang Lama Tidak Bakal Dihidupkan
Indonesia
Danantara Mulai Lakukan Reformasi BUMN di Tahun Ini
Danantara menargetkan perusahaan BUMN untuk berkembang menjadi entitas yang lebih tangguh, mampu menghadapi siklus ekonomi makro
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Danantara Mulai Lakukan Reformasi BUMN di Tahun Ini
Indonesia
BUMN Rugi tapi Elit Minta Bonus, DPR: Ini Masalah Etika Kepemimpinan
Anggota Komisi VI DPR RI mendukung kritik Presiden Prabowo terhadap direksi dan komisaris BUMN yang merugi namun tetap meminta bonus atau tantiem.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
BUMN Rugi tapi Elit Minta Bonus, DPR: Ini Masalah Etika Kepemimpinan
Indonesia
Prabowo Ultimatum Dirut Simon Aloysius dan Direksi Jangan Cari Kekayaan di Pertamina
Prabowo menyoroti adanya korupsi selama bertahun-tahun dalam tubuh Pertamina dan sektor energi Indonesia, termasuk manipulasi harga impor minyak.
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Prabowo Ultimatum Dirut Simon Aloysius dan Direksi Jangan Cari Kekayaan di Pertamina
Indonesia
Prabowo Perintahkan Danantara Bersihkan Direksi BUMN, Rugi Tapi Minta Bonus
jabatan di BUMN merupakan bentuk pengabdian, sehingga pihak yang tidak sanggup menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan diminta untuk mengundurkan diri.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Prabowo Perintahkan Danantara Bersihkan Direksi BUMN, Rugi Tapi Minta Bonus
Bagikan