Saat Guru Muda Mengadu ke Lapor.go.id Berujung Intimidasi dan Mundur

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Mei 2023
Saat Guru Muda Mengadu ke Lapor.go.id Berujung Intimidasi dan Mundur

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat bertemu dengan Husein Ali Rafsanjani, Guru ASN di Kabupaten Pangandaran di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (10/5/2023). (Foto: Biro Adpim Jabar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Husein Ali Rafsanjani seorang guru muda di Pangandaran, Jawa Barat, mengundurkan diri karena merasa diintimidasi setelah melaporkan dugaan pungutan liar untuk tetap mengajar sebagai guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Padahal, laporannya ini melalui situs lapor.go.id, yang merupakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang dibangun pemerintah.

Baca Juga:

Ketua Komisi D DPRD DKI: TPU Harus Bebas Pungli

Namun, laporanya yang diadukan pada 2020 lalu, saat dia yang baru menerima surat tugas sebagai ASN di Pemkab Pangandaran, yang harus mengikuti latihan dasar di Kota Bandung, menjadi viral saat dirinya mengungkapkan di media sosial.

Guru ini akhirnya mengungkapkan identitas sebagai pelapor, karena saat itu diduga ada ancaman jika teman-temannya yang menjadi CPNS tidak akan menerima surat keputusan jadi Apartur Sipil Negara karena tidak ada yang mau mengaku.

Husein sendiri, tidak mau mencabut laporan dugaan praktik pungli yang dialaminya di Pemkab Pangandaran, saat Pelatihan Dasar (Latsar) ASN.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah bertemu dengan Husein Ali Rafsanjani, Guru ASN di Kabupaten Pangandaran yang tengah jadi perbincangan publik belakangan ini.

"Sebagai pembina PNS di Jawa Barat, saya ketemu dengan Kang Husein yang sempat viral terkait laporan. Sedang kita cari solusi terbaiknya," ucapnya.

Kang Emil menuturkan, pihaknya juga akan memberikan opsi-opsi bagi kedua belah pihak yakni Husein dan Pemda Kabupaten Pangandaran.

"Kita berikan juga opsi-opsi yang paling pas, mudah-mudahan baik buat Pemkab Pangandaran baik juga buat Huseinnya. Insyaallah ending nya akan baik untuk semua," tuturnya.

Ia mengaku telah mendapatkan penjelasan dari pihak Pemkab Pangandaran. Dari keterangan yang didapat, untuk biaya akomodasi dan kegiatan lainnya pada Latsar telah dianggarkan namun harus di-refocusing untuk penanganan COVID-19.

"Saya sudah mendengarkan dari versi Pemkab Pangandaran bahwa anggaran untuk Latsar dibatalkan karena di-refocusing untuk COVID-19. Jadi versi Pemkab-nya tidak ada pungli karena kalau pungli kan anggarannya ada tapi narik lagi. Mungkin ini yang tidak terinformasikan sehingga dianggapnya anggaran masih ada," ujarnya.

Bupati Pangandaran Jeje Wiriadinata meminta Husein Ali Rafsanjani, guru yang mengundurkan diri karena merasa diintimidasi setelah melaporkan dugaan pungutan liar untuk tetap mengajar sebagai guru berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Bupati Pangandaran Jeje Wiriadinata bersama guru yang melaporkan tentang dugaan pungli. (Foto: Antara)
Bupati Pangandaran Jeje Wiriadinata bersama guru yang melaporkan tentang dugaan pungli. (Foto: Antara)

Ia menuturkan, memanggil Husein guru kesenian di SMP Negeri 2 Pangandaran untuk mengkonfirmasi masalah mengajukan pengunduran diri karena adanya intimidasi setelah melaporkan kasus dugaan pungli di lingkungan Pemkab Pangandaran.

"Ini tentu harus disampaikan dengan benar, saya klarifikasi dulu, kasus itu (pungli dan intimidasi) ada atau tiada," kata Jeje.

Ia menyampaikan, Husein yang mengajukan pengunduran diri belum ditindaklanjuti, dan belum ada persetujuan atau pemberitahuan kepada Bupati Pangandaran yang berwenang untuk pengangkatan, pemberhentian, maupun pengunduran diri.

Terkait status Husein, saat ini masih menjadi ASN guru kesenian di SMP Kabupaten Pangandaran, sehingga masih terbuka untuk kembali bertugas melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa.

"Sampai sekarang Kang Husein masih jadi PNS di Pangandaran," katanya.

Jeje menambahkan, alasan ingin Husein tetap menjadi guru karena Kabupaten Pangandaran saat ini masih kekurangan guru. Selama dua tahun terakhir sudah ada 500 orang guru yang pensiun, kemudian baru perekrutan CPNS untuk formasi guru hanya 250 orang, dan kebutuhan seluruhnya sekitar 600 guru.

"Pengadaan CPNS ini tentu adalah kebutuhan di Kabupaten Pangandaran, kita butuh apalagi di SMP 2 Pangandaran itu tidak ada guru kesenian," kata Jeje.

Husein menyampaikan, akan mempertimbangkan terkait adanya penawaran dari Bupati Pangandaran Jeje Wiriadinata maupun dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang menawarkan tempat lain agar tetap mengajar.

Ia menegaskan, pilihan dari kepala daerah itu keduanya baik, dan pilihannya tetap ingin menjadi guru sampai kapan pun.

"Kalau menggiring jadi ini, jadi itu, saya seorang guru, ke depan tetap saya jadi guru, intinya saya jadi guru," kata Husein. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Disdik Jawa Barat Telusuri Dugaan Pungli di SMAN 3 Kota Bekasi

#PNS #Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) #Pungli
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan mau menghapus utang pensiunan PNS. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Sabtu, 23 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Indonesia
Dihadapan Anggota DPR, Presiden Perintahkan Bawahannya Inisiatif Bersihkan Birokrasi
Menurut Presiden, tidak ada satu pun pejabat atau aparatur sipil negara (ASN) yang posisinya tidak dapat digantikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau kinerja yang buruk.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
Dihadapan Anggota DPR, Presiden Perintahkan Bawahannya Inisiatif Bersihkan Birokrasi
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Ke depan, harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru PPPK maupun PPPK Paruh Waktu
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Mei 2026
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Indonesia
DKI Jakarta Dirikan Posko Anti Pungli saat Mudik, Pemudik Bisa Langsung Lapor
Pemprov DKI Jakarta membuka posko pengaduan pungli saat mudik Lebaran di Pulo Gadung, Kampung Rambutan, dan Monas.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 17 Maret 2026
DKI Jakarta Dirikan Posko Anti Pungli saat Mudik, Pemudik Bisa Langsung Lapor
Indonesia
Pungli Program Indonesia Pintar Disorot DPR, Kemendikdasmen Diminta Bertindak Tegas
Anggota DPR mendesak Kemendikdasmen menindak tegas dugaan pungli dalam PIP. Pengawasan dan digitalisasi dinilai penting agar bantuan tepat sasaran.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Maret 2026
Pungli Program Indonesia Pintar Disorot DPR, Kemendikdasmen Diminta Bertindak Tegas
Indonesia
Dewan PSI Ungkap Praktik Pungli PKL di Ragunan, Modusnya Kreatif
Sampai saat ini banyak keluhan dari PKL tadi atau pedagang kecil di Taman Margasatwa Ragunan.
Dwi Astarini - Kamis, 05 Maret 2026
Dewan PSI Ungkap Praktik Pungli PKL di Ragunan, Modusnya Kreatif
Indonesia
Pemprov DKI Gratiskan Layanan Pemakaman di 82 TPU, Warga Tak Perlu Bayar Biaya Makam
Pemprov Jakarta menyediakan layanan pemakaman gratis di 82 TPU. Warga juga mendapat fasilitas mobil jenazah, pemulasaraan, hingga penggalian makam tanpa biaya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 Maret 2026
Pemprov DKI Gratiskan Layanan Pemakaman di 82 TPU, Warga Tak Perlu Bayar Biaya Makam
Indonesia
Viral Surat Minta THR ke Pengusaha Mengatasnamakan Polres Tanjung Priok, Polda Metro Jaya Turun Tangan
Viral di media sosial surat permintaan THR kepada pengusaha yang mengatasnamakan Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 Maret 2026
Viral Surat Minta THR ke Pengusaha Mengatasnamakan Polres Tanjung Priok, Polda Metro Jaya Turun Tangan
Indonesia
THR ASN 2026 Mulai Cair, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 55 Triliun
Pemerintah mulai mencairkan THR ASN 2026 sejak 26 Februari. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut total anggaran mencapai Rp55 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
THR ASN 2026 Mulai Cair, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 55 Triliun
Bagikan