RUU Pemilu, Gerindra Pertimbangkan Ubah 'Presidential Threshold'

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantoro mengatakan bahwa partainya bakal mempertimbangkan perubahan atas wacana ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam RUU Pemilu yang saat ini tengah dibahas DPR.

Sebelumnya, partai berlambang burung garuda ini merupakan pihak yang paling konsisten untuk menerapkan presidential threshold 0 persen dalam Pemilu 2019.

"Kita dari semula nol, kita juga akan mempertimbangkan keinginan partai yang lain," kata Ferry usai menghadiri rilis survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Jalan Cisadane, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (8/6).

Ferry menyebut, partai besutan Prabowo Subianto itu bakal mempertimbangkan angka presidential threshold yang moderat dengan tidak memihak pada kubu yang bersebrangan di DPR. Yakni, kubu yang menginginkan angka 0 persen ataupun kubu yang menginginkan 20-25 persen.

"Kita akan cari yang moderat. Kita nanti akan naiklah presidential threshold," tegasnya.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu mengatakan sejumlah isu krusial akan diupayakan selesai pada hari ini.

Namun, satu hal masih menjadi perdebatan, yaitu belum adanya kesepakatan dalam menentukan presidential threshold atau ambang batas pemilihan presiden pada pemilihan presiden 2019 mendatang.

"Yang agak alot terkait angka presidential threshold, tapi kami yakin nanti ada titik temu," kata Anggota Pansus RUU Pemilu, Ahmad Baidowi melalui keterangannya, Kamis (8/6).

Menurut Baidowi, selain presidential treshold, isu lain telah disepakati seperti parlementary treshold dan disepakati pada angka 4 persen.

"Begitu juga dengan isu lainnya kami harapkan ada kompromi seperti alokasi kursi per dapil 3 sampai 10, dan sistem (Pemilu) terbuka," ujar dia.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah menginginkan ambang batas presiden di Pemilu 2019. Ambang batas yang diinginkan pemerintah berkisar antara 20-25 persen.

"Pemerintah ingin 20 persen sampai 25 persen," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5).

Menurut Tjahjo, ambang batas Presiden dibutuhkan untuk menghindari niatan partai baru dalam mencalonkan presiden. Partai Baru, lanjut Tjahjo, seharusnya dapat terlebih dahulu menunjukkan kualitas sebelum berkeinginan mencalonkan Presiden dalam Pilpres 2019 mendatang. (Pon)

Baca berita terkait SMRC lainnya di: Survei SMRC: 34,1 Persen Pilih Jokowi Sebagai Presiden, 17,2 Persen Pilih Prabowo