RUU Cilaka Tak Bisa Selamatkan Pekerja dari PHK Akibat COVID-19?

Merahputih.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan dampak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak secara langsung dibuat untuk menyelamatkan pekerja dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi COVID-19.

Namun, menurut Willy, salah satu RUU Omnibus Law usulan Pemerintah itu memang dirancang agar dapat menjadi salah satu formula bagi Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi.

Baca Juga

DPR Selidiki Faktor Salah Ketik di RUU Cilaka yang Dianggap Kontroversial

"RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini menjadi salah satu formula untuk kita keluar dari krisis ekonomi," ujar Willy seperti dikutip Antara, Selasa (5/5).

Willy mengatakan sebelum dampak COVID-19 menekan perekonomian dunia, sebetulnya pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan baru mencapai 4,6 persen.

Angka tersebut masih di bawah target Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam RPJMN 2020, yakni minimal pertumbuhan ekonomi 6 persen dalam waktu 5 tahun (hingga 2024).

Lalu, adanya pandemi COVID-19 diperkirakan akan menurunkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 1 hingga 2 persen.

Karena itu, Pemerintah dan DPR RI terus berupaya meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi yang semakin mengkhawatirkan tersebut, salah satunya dengan formula kebijakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Pasca-pandemi ini bisa jadi kita minus pertumbuhannya. Maka kita harus punya formula kebijakan untuk bagaimana mengatasi itu," kata Willy.

Baca Juga

Pemerintah Bantah RUU Cilaka Akan Persulit Hidup Kaum Pekerja

Willy mengatakan apabila disahkan RUU Cipta Kerja itu nanti, diharapkan akan mempermudah investasi dan melakukan debirokratisasi atau pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi terkait perizinan, sehingga pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja seluas mungkin. (*)