RAPBN 2016 Ditolak Gerindra, Menkeu Tetap Santai

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Jumat, 30 Oktober 2015
RAPBN 2016 Ditolak Gerindra, Menkeu Tetap Santai

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengikuti rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/8). (Foto Antara/Hafidz Mubarak)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Keuangan - Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro nampaknya tidak mau ambil pusing ketika RAPBN 2016 ditolak oleh partai Gerindra.

Menurut Bambang, pemerintah mempunyai alasan kuat untuk menetapkan beberapa hal ke dalam RAPBN tahun anggaran 2016.

"Yang pertama itu kita sudah adjustment dari target penerimaan pajak. Makanya kami paham betul tahun 2015 itu akan ada short fall karena outlooknya Rp12 triliun, maka 15 persen pertumbuhan penerimaan pajak dengan target 2015 hanya 5 persen," tutur Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/10).

"Kalau dari outlook 5 atau 10 persen alamiah yakni dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, 5 persen itu extra effort. Extra effort selalu terjadi dalam penerimaan pajak," jelasnya.

Selain itu jika dilihat selama 10 tahun terakhir, hanya satu kali penerimaan pajak Indonesia dapat tercapai yakni ketika ada sunset policy.

Sementara menjawab alasan kedua dari Gerindra yakni terkait PMN (Penyertaan Modal Negara) dan dana desa. Kementerian Keuangan mengaku tidak keberatan PMN sebesar Rp38 triliun ditahan terlebih dahulu. Namun untuk hal ini, pemerintah harus menunggu terlebih dahulu hasil revaluasi aset yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Artinya, usulan tersebut dapat dimasukkan ke dalam APBNP 2016.

"Kalau ini mau dilakukan tunggu APBNP dari hasil revaluasi. Sebab kita juga harus cermat melihat ini, karena dana desa tidak bisa hanya dari APBN," katanya.

Sedangkan untuk alasan yang terakhir yakni terkait kabut asap. Pihaknya mengaku sudah berencana membeli pesawat khusus penanggulangan asap yang dimasukkan dalam pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan BNPB.

"Untuk penanggulangan asap ini kami masukan ke dalam pagu Kementerian Lingkungan Hidup dan BNPB. Rencananya dana tersebut untuk beli pesawat khusus asap," katanya.

"Lalu untuk antisipasi tahun depan, Kementerian LHK juga sudah menyiapkan anggaran Rp250 miliar dan BNPB Rp700 miliar untuk penanggulangan hutan, restorasi gambut. Nah, ini disampaikan dalam anggaran K/L," pungkasnya. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Di Depan Pansus Pelindo II, Rizal Ramli Kepret RJ Lino
  2. RJ Lino Klaim Pelindo Untung Besar, Rizal Ramli Ingin Ketawa
  3. Laba Bank Mandiri Naik Tipis Jadi Rp14,6 Triliun
  4. Susi Pudjiastuti Kecewa Anggaran KKP 2016 Dipangkas Rp2 Triliun
  5. Rupiah Melemah 139 poin ke Rp13.619 per Dollar AS
#Gerindra #RAPBN 2016 #Bambang Brodjonegoro #Kementerian Keuangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purbaya ‘Angkat Topi’ untuk Sri Mulyani, Dianggap Mampu Jaga Stabilitas Ekonomi Indonesia di Tengah Tekanan Global
Kementerian Keuangan resmi melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (9/9).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Menkeu Purbaya ‘Angkat Topi’ untuk Sri Mulyani, Dianggap Mampu Jaga Stabilitas Ekonomi Indonesia di Tengah Tekanan Global
Indonesia
Sri Mulyani Doakan Menkeu Purbaya Diberi Kemudahan Bantu Presiden Prabowo Kelola Ekonomi Indonesia
Kementerian Keuangan resmi melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (9/9).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Sri Mulyani Doakan Menkeu Purbaya Diberi Kemudahan Bantu Presiden Prabowo Kelola Ekonomi Indonesia
Indonesia
Kini Warga Biasa, Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Minta Kehidupan Pribadinya Tak Diusik
Demikian disampaikan Sri Mulyani saat sertijab dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan.
Frengky Aruan - Selasa, 09 September 2025
Kini Warga Biasa, Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Minta Kehidupan Pribadinya Tak Diusik
Indonesia
Legislator Gerindra Malam Ini Kumpul di Kertanegara, Akses Jalan Depan Rumah Prabowo Ditutup untuk Umum
Selain anggota Fraksi Gerindra, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga kader Gerindra, terlihat hadir di lokasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Legislator Gerindra Malam Ini Kumpul di Kertanegara, Akses Jalan Depan Rumah Prabowo Ditutup untuk Umum
Indonesia
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Langkah Bank Indonesia (BI)- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan burden sharing dengan membeli surat berharga negara (SBN) mendapatkan sorotan tajam
Frengky Aruan - Sabtu, 06 September 2025
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Indonesia
Fraksi Gerindra Setujui Penghentian Tunjangan DPR Yang Tidak Penuhi Rasa Keadilan Warga
Budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
Fraksi Gerindra Setujui Penghentian Tunjangan DPR Yang Tidak Penuhi Rasa Keadilan Warga
Indonesia
Habiburokhman Usulkan Anggaran Snack Rapat Dihapus Demi Efisiensi, Cukup Air Putih Saja
Penghematan bisa dimulai dari pengeluaran untuk kudapan rapat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Habiburokhman Usulkan Anggaran Snack Rapat Dihapus Demi Efisiensi, Cukup Air Putih Saja
Indonesia
Legislator Gerindra: Pidato Presiden Perekat Kebangsaan untuk Indonesia Maju
Prabowo menunjukkan visi dan arah pembangunan yang jelas, berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan penguatan persatuan bangsa.
Dwi Astarini - Sabtu, 16 Agustus 2025
Legislator Gerindra: Pidato Presiden Perekat Kebangsaan untuk Indonesia Maju
Indonesia
Tindakannya di Luar Nalar, Gerindra Beri Teguran Keras ke Bupati Pati Sudewo
Gerindra memberikan teguran keras kepada Bupati Pati, Sudewo. Kebijakannya dinilai tidak pro masyarakat. Presiden RI, Prabowo Subianto, juga memantau kasus tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Tindakannya di Luar Nalar, Gerindra Beri Teguran Keras ke Bupati Pati Sudewo
Indonesia
Demo Besar Terjadi di Pati Akibat Salah Kebijakan, Gerindra Tegur Bupati Pati Sudewo
Dalam unjuk rasa tersebut, masyarakat menilai Sudewo sebagai pemimpin yang arogan dan tidak pro rakyat dalam membuat kebijakan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 Agustus 2025
Demo Besar Terjadi di Pati Akibat Salah Kebijakan, Gerindra Tegur Bupati Pati Sudewo
Bagikan