Rumah Eks Kakorlantas Irjen Djoko Susilo di Solo Resmi Jadi RUPBASAN

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 24 Agustus 2020
Rumah Eks Kakorlantas Irjen Djoko Susilo di Solo Resmi Jadi RUPBASAN

Rumah sitaan hasil korupsi pengadaan simulator SIM tahun 2011, terdakwa eks Kakorlantas Irjen Djoko Susilo, Senin (24/8). (MP/Ismail).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan rumah sitaan hasil korupsi pengadaan simulator SIM tahun 2011, dengan terdakwa eks Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Selanjutnya, rumah yang berlokasi di Jalan Sam Ratulangi No 16, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari Solo, Jawa Tengah tersebut bakal jadi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).

Baca Juga

Lelang Tanah Terpidana Koruptor Irjen Djoko Susilo di Jaksel Laku Setengah Miliar

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto, mengatakan rumah terdakwa eks Kakorlantas Irjen Djoko Susilo ini sudah lama disita KPK sebagai barang milik negara. Kemudian rumah hasil korupsi tersebut diberikan KPK pada Kemenkumham untuk dijadikan kantor RUPBASAN.

"Kami secara resmi telah menerima rumah sitaan milik eks Kakorlantas Irjen Djoko Susilo. Kami akan manfaatkan rumah ini menjadi kantor RUPBASAN," ujar Bambang.

Ia menjelaskan rumah ini nantinya akan melayani RUPBASAN untuk tiga wilayah sekaligus, yakni Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kota Solo. Selama ini, kantor RUPBASAN lama lokasinya sempit.

"Kantor baru ini lebih luas, tentunya akan lebih banyak menampung barang sitaan," kata dia.

Deputi bidang Penindakan KPK, Brigjen Karyoto, Senin (24/8). (MP/Ismail)

Deputi bidang Penindakan KPK, Brigjen Pol Karyoto, memaparkan rumah eks Kakorlantas Irjen Djoko Susilo tanahnya memiliki luas 870 meter serta luas bangunan 440 meter. Rumah ini merupakan barang rampasan hasil korupsi.

"Dia (Djoko) dalam sidang vonis terpidana harus membayar pengganti. Kalau barang rampasan ini dilelang, ada aturan jika barang tersebut bisa dimanfaatkan ke instansi yang membutuhkan," tutur dia.

Baca Juga

Sejumlah Aset Sitaan Milik Djoko Susilo Dilelang KPK, Segini Nilainya

Ia menambahkan ada satu rumah milik eks Kakorlantas Irjen Djoko hasil pencucian uang korupsi yang juga.diberikan KPK pada Pemkot Solo. Rumah yang diberi nama Ndalem Joyokusuman dI Laweyan, Solo tersebut digunakan untuk galeri batik Solo. (Ismail/Jawa Tengah)

#Djoko Susilo #Korlantas #KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Setelah Mantan Menag, KPK Lanjutkan Pemeriksaan Pengusaha dan Staf Khusus di Kasus Kuota Haji
Pemanggilan tersebut dilakukan untuk melengkapi penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Setelah Mantan Menag, KPK Lanjutkan Pemeriksaan Pengusaha dan Staf Khusus di Kasus Kuota Haji
Indonesia
KPK Bongkar Diskresi Kuota Haji 2024 saat Periksa Eks Menag Yaqut
Kebijakan diskresi pembagian kuota haji tambahan yang dinilai menyimpang dari ketentuan undang-undang dan berdampak luas terhadap calon jemaah.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
KPK Bongkar Diskresi Kuota Haji 2024 saat Periksa Eks Menag Yaqut
Indonesia
KPK Kembali Periksa Gus Yaqut, Dalami Kerugian Negara Kasus Kuota Haji 2024
KPK kembali memeriksa mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji 2024. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1 triliun lebih.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
KPK Kembali Periksa Gus Yaqut, Dalami Kerugian Negara Kasus Kuota Haji 2024
Indonesia
Diperiksa 8 Jam oleh KPK, Eks Menag Yaqut Irit Bicara soal Kasus Kuota Haji
Eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas, irit bicara usai diperiksa KPK, Selasa (16/12). Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Diperiksa 8 Jam oleh KPK, Eks Menag Yaqut Irit Bicara soal Kasus Kuota Haji
Indonesia
Mantan Menag Gus Yaqut Kembali Diperiksa KPK
KPK memulai penyidikan kasus kuota haji pada 9 Agustus 2025. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 1 triliun
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 Desember 2025
Mantan Menag Gus Yaqut Kembali Diperiksa KPK
Indonesia
Ada Dugaan Gratifikasi, KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto
KPK menggeledah rumah dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto. Hal itu terkait adanya dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Ada Dugaan Gratifikasi, KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto
Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Indonesia
KPK: Bupati Lampung Tengah Gunakan Uang Korupsi untuk Operasional dan Bayar Utang Kampanye
KPK mengungkap total aliran dana Rp 5,75 miliar yang diduga diterima Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dari fee proyek dan gratifikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
KPK: Bupati Lampung Tengah Gunakan Uang Korupsi untuk Operasional dan Bayar Utang Kampanye
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah dan Anggota DPRD Riki Hendra Saputra sebagai Tersangka Kasus Korupsi
KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa dan gratifikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah dan Anggota DPRD Riki Hendra Saputra sebagai Tersangka Kasus Korupsi
Indonesia
Dedi Mulyadi Kunjungi Gedung KPK, Bahas Penyelamatan Aset Negara di Jawa Barat
Dedi Mulyadi mengunjungi Gedung KPK, Kamis (11/12). Kunjungan itu membahas penyelamatan aset negara di Jawa Barat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Dedi Mulyadi Kunjungi Gedung KPK, Bahas Penyelamatan Aset Negara di Jawa Barat
Bagikan