Romo Benny: Jika tak Ada Pancasila, Indonesia Bisa Bernasib Sama Seperti Suriah

MerahPutih.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Romo Benny Susetyo menilai Pancasila kunci dasar mempertahankan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia diyakini tidak akan terpecah belah meskipun politik masih memanas.

Menurut dia, sejak dulu bangsa Indonesia sudah multikultur dan terbiasa dengan perbedaan, begitu juga dengan pandangan politik.

"Saya yakin enggak akan terpecah. Kita beda dengan Suriah. Bangsa ini sudah multikulitur," kata Romo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6).

BACA JUGA: Pesan Presiden Jokowi di Hari Lahir Pancasila

Benny menjelaskan Indonesia adalah bangsa yang kaya suku, ras, agama, dan budaya. Kemajemukan tersebut bukan suatu hambatan melainkan kekuatan.

Ia mengingatkan masyarakat agar menjadikan Pancasila sebagai pegangan dalam berpolitik. Dengan begitu, tahun politik bisa berjalan dengan lancar. Di tahun politik banyak sekali perang berita bohong tetapi masyarakat Indonesia bisa melewatinya.

"(Di tahun politik) Kita melihat kedewasaan masyarakat menyelesaikan. Dalam delapan bulan itu masyarakat mampu menyelesaikan. Dulu ada hoaks, tapi kita masih bersatu. Hal itu berkat Pancasila," jelas dia

Benny mengatakan sudah berkeliling Indonesia, dan menyaksikan tak ada keterbelahan akibat pilpres. Dia mengatakan rusuh setelah pilpres sebenarnya terjadi hanya antar elite politik.

"Problemnya justru kedewasaan elit politik," kata dia.

Karena itu, dia meminta elite politik agar memahami nilai Pancasila, yakni soal musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat, kata dia, tidak mengenal istilah menang dan kalah. Tapi yang ada adalah kepentingan umum.

BACA JUGA: Politisasi SARA dan Ujaran Kebencian Marak, Pengamat: Demokrasi Indonesia Suram

Dia mengatakan musyawarah mufakat dapat dipakai elite politik untuk menyelesaikan konflik ini dengan cara bertemu. Dia yakin dalam pertemuan itu akan muncul kesepakatan untuk membagi kekuasaan secara proporsional.

Negosiasi itu, kata dia, bukan berarti menghilangkan oposisi. Sebab, oposisi pemerintah sebenarnya sudah otomatis ada dengan keberadaan DPR sebagai lembaga negara yang mengawasi jalannya pemerintahan. "Kita bisa melewati masa-masa sulit ini," katanya. (Knu)