Ketua KPU Tersangkut Kasus Asusila, Beni Susetyo: tak Bisa Dibenarkan
Pengamat Komunikasi Politik Benny Susetyo.(foto: Merahputih.com/Kanu)
MERAHPUTIH.COM - KEPUTUSAN Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asya’ri karena skandal asusila dinilai langkah tepat. Pengamat komunikasi politik Benny Susetyo menilai pelanggaran yang dilakukan Hasyim merupakan pelanggaran etika dan tak sesuai moral.
“Tindakan itu tak bisa dibenarkan. Apalagi dewan kehormatan penyelenggara pemilu sudah berkali-kali mengingatkan (Hasyim), tapi tetap saja terulang,” kata Benny di Jakarta, Kamis (4/7).
Benny menegaskan KPU harus memperbaiki integritas mereka di mata publik. Lembaga penyelenggara pemilu itu disorot bukan hanya karena pelanggaran etika, melainkan juga soal profesionalitas lembaganya. “Seperti masalah IT-nya, lalu masalah ketidakberesan tata kelola pemilihan umum,” jelas Benny.
Baca juga:
Ketua KPU Dipecat, Pengamat Nilai Kasus Asusilanya Layak Diteruskan ke Pidana
Dia menyebut pengganti Hasyim kelak ialah orang yang mesti memiliki integritas moral dan etika. “Lalu memiliki kualitas kepribadian yang menunjukkan kapasitasnya sebagai negarawan. Punya prinsip dan tak gampang diombang-ambing kepentingan sesaat,” ungkap Benny.
Pria yang juga Stafsus Ketua Dewan Penasihat BPIP ini mengingatkan masa depan bangsa ditentukan anggota KPU. “Anggota KPU harus punya kemampuan prinsip Pancasila. Demokrasi Pancasila itu mesti mempunyai rasa terhadap ketuhanan,” jelas Benny.
Dia berharap persoalan ini tsk terulang kembali. “Ketua KPU di masa depan mesti figur bersih dan tak tersangkut perkara yang menggangu kredibilitas lembaga hingga menghayati nilai Pancasila dalam menjalankan demokrasi,” tutup Benny.(knu)
Baca juga:
Ketua KPU Dicopot Karena Asusila, DPR Singgung Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres