Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

RK tak Masalahkan Penolakan Program Anggaran RT/RW Rp 200 Juta

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 15 Oktober 2024
RK tak Masalahkan Penolakan Program Anggaran RT/RW Rp 200 Juta

Calon gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil (RK) blusukan dan menyapa warga di RW 03, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran. (Foto: Dok. Tim RIDO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - CALON gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 01 Ridwan Kamil (RK) mengaku tak masalah program anggaran RT-RW Rp 200 juta untuk pembangunan lingkungan mendapatkan penolakan dari Forum Komunikasi RT-RW se-Jakarta.

Menurut dia, Forum Komunikasi RT-RW se-Jakarta hanya tidak paham teknis administrasi. "Enggak ada masalah. Namanya program kan tujuannya buat rakyat. Kalau tidak dipahami teknis administrasinya juga saya kira enggak masalah," ucap RK di Jakarta Utara, Selasa (15/10).

Politikus Partai Golkar ini menegaskan tidak pernah ada penolakan program anggaran RT-RW Rp 200 juta saat dia berkampanye. "Tapi ke mana-mana saya tidak mendapatkan penolakan, justru apresiasi. Kalau mau dibuktikan dengan data juga banyak," urainya.

Tidak sampai di situ saja, RK juga menuding penolakan dukungan Forum Komunikasi RT-RW se-Jakarta tersebut tidak mewakili suara 100 persen. "Saya kira forum itu juga tidak sepenuhnya bisa mewakili 100 persen (suara)," kata dia.

Baca juga:

Dukung Ridwan Kamil, Pegiat Ekonomi Kreatif Curhat soal Pajak dan Perijinan


Saat RK menjabat Wali Kota Bandung, program anggaran RT-RW Rp 200 juta ini bahkan sudah pernah dia terapkan dan berjalan dengan baik.

"Ini sudah pernah dilaksanakan di Kota Bandung. Hasilnya sangat baik, itu akan diduplikasi dengan anggaran yang lebih besar karena anggaran Jakarta lebih besar daripada Bandung," tutupnya.(Asp)



Baca juga:

Cagub Ridwan Kamil Tanggapi Usulan Twin Cities Jakarta dan IKN

#Pilkada Dki #Pilkada 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
24 Daerah Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Agustus 2025
PSU dan Pilkada ulang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang dan Bupati dan Wakil Bupati Bangka, Provinsi Bangka Belitung.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 20 Juni 2025
 24 Daerah Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Agustus 2025
Indonesia
Pilkada Barito Utara Berulang, Komisi II DPR Usulkan Evaluasi Pilkada
PSU berulang memakan biaya dan membuat daerah lama tanpa pemimpin.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Mei 2025
Pilkada Barito Utara Berulang, Komisi II DPR Usulkan Evaluasi Pilkada
Indonesia
Gugat ke MK, Paslon Pilkada Barito Utara Malah Terbukti Juga Main Politik Uang
Paslon Nomor Urut 1 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan Nomor Urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya sama-sama didiskualifikasi
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Mei 2025
Gugat ke MK, Paslon Pilkada Barito Utara Malah Terbukti Juga Main Politik Uang
Indonesia
KPU Tetapkan Bupati Serang Terpilih Hasil PSU, Istri Mendes Kembali Menang
PSU dilakukan karena Mahkamah Konstitusi menilai kemenangan Ratu Zakiyah lantaran sang suami, yaitu Menteri Desa Yandri Susanto terbukti membantu kemenangannya sebagai calon Bupati Serang di pilkada 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Mei 2025
KPU Tetapkan Bupati Serang Terpilih Hasil PSU, Istri Mendes Kembali Menang
Indonesia
Gugatan Mental di MK, Pemenang Pilkada Puncak Jaya Tetap Duet Yuni Wonda-Mus Kogoy
Berdasarkan fakta persidangan Mus Kogoya ternyata telah tidak lagi berstatus ASN sejak mencalonkan diri
Wisnu Cipto - Senin, 05 Mei 2025
Gugatan Mental di MK, Pemenang Pilkada Puncak Jaya Tetap Duet Yuni Wonda-Mus Kogoy
Indonesia
KPU DKI Kembalikan Sisa Hibah Pilgub Rp 448 Miliar, Pramono: Wujud Tata Kelola Pemerintahan Transparan dan Akuntabel
KPU DKI sebelumnya menerima hibah Rp 975 miliar dari Pemerintah DKI untuk pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 April 2025
KPU DKI Kembalikan Sisa Hibah Pilgub Rp 448 Miliar, Pramono: Wujud Tata Kelola Pemerintahan Transparan dan Akuntabel
Indonesia
KPU DKI Evaluasi Surat Suara Tak Sah dalam Pilkada Jakarta 2024
KPU DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi tahapan teknis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 April 2025
KPU DKI Evaluasi Surat Suara Tak Sah dalam Pilkada Jakarta 2024
Bagikan