Andika Pratama
MerahPutih.com - Jajaran pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) mengikuti program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas), di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (16/11).
Seusai mengikuti program tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku telah melakukan berbagai upaya demi mencegah kasus korupsi di Kemensos terulang.
Baca Juga
Termasuk Risma, KPK Beri Bekal Antikorupsi Masa Pandemi Pada Petinggi Kemensos
Meski begitu, politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengakui upaya pencegahan korupsi tersebut belum maksimal lantaran terdapat beberapa sektor yang mesti dibenahi.
"Saya bersyukur, saya mantan birokrat yang mengerti tentang administrasi pengelolaan keuangan dan administrasi pengelolaan proyek. Itu lah yang sekarang juga saya berikan kepada teman-teman di Kementerian Sosial," kata Risma dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.
Risma mengakui sistem pencegahan korupsi yang diprakarsainya di Kemensos belum sempurna. Meski demikian, dirinya menjamin sistem saat ini lebih baik dari pencegahan korupsi yang ada sebelumnya.
"Saya katakan belum sempurna karena masih memang saya harus juga ada beberapa yang nanti training, mungkin juga saya akan minta bantuan dengan KPK," ujarnya.
Bantuan yang diminta kepada lembaga antirasuah tersebut berupa pelatihan pemeriksaan unsur korupsi terhadap jajaran inspektorat Kemensos.
"Mungkin nanti kami akan meminta bantuan untuk teman-teman inspektorat kita di-training untuk bagaimana melakukan pemeriksaan," kata Risma.
Baca Juga
Eks Bupati Kukar Dicecar Soal Peran Azis Rekomendasikan Robin Urus Perkara di KPK
Selain Risma, hadir Sekjen Kemensos Harry Hikmat, Inspektur Jenderal Dadang Iskandar, Dirjen Perlindungan Jaminan dan Sosial Pepen Nazarudin, Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama, serta Kaban Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial Hartomo Laras beserta pasangan masing-masing dijadwalkan hadir.
PAKU Integritas merupakan salah satu program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian/lembaga.
Program ini meliputi dua kegiatan utama, yaitu Pembekalan Antikorupsi (Executive Briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan Diklat Pembangunan Integritas bagi para penyelenggara negara.
Program PAKU Integritas melibatkan total 10 kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kelautan dan Perikanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keuangan, Perdagangan, Pertanian, Sosial, Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Kesepuluh kementerian/lembaga ini mewakili lima fokus area KPK pada periode ini, yaitu terkait sektor sumber daya alam, penegakan hukum, tata niaga, politik, dan pelayanan publik. (Pon)
Baca Juga
KPK Periksa Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang Terkait Kasus Azis Syamsuddin
