Ridwan Kamil Hadir Pelantikan Pimpinan DPRD DKI Periode 2024-2029

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 04 Oktober 2024
Ridwan Kamil Hadir Pelantikan Pimpinan DPRD DKI Periode 2024-2029

Ridwan Kamil hadir dalam pelantikan pimpinan DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil (RK) atau Bang Emil hadir dalam kegiatan Rapat Paripurna (Rapur) pelantikan Pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029.

Pelantikan dan pengambilan sumpah lima pimpinan DPRD berlangsung di ruang Rapur gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Jumat (4/10).

Ridwan Kamil memilih mengenakan jas hitam, dasi hitam dan dilengkapi dengan peci hitam hadir dalam pelantikan lima pimpinan legislatif Kebon Sirih. Cawagub Suswono juga dikabarkan turut hadir dalam pelantikan tersebut.

Tak cuma Cagub-Cawagub nomor urut 01, diinfokan Cagub nomor urut 03, Pramono Anung hadir dalam kegiatan tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga datang dalam acara ini.

DPRD DKI Jakarta akan menggelar Rapat Paripurna (Rapur) pelantikan Pimpinan Dewan Parlemen Kebon Sirih periode 2024-2029, pada Jumat (4/10) pukul 13.30 WIB.

Terdapat lima pimpinan yang akan mengucap sumpah dan janjinya dalam rapat paripurna. Proses pengambilan sumpah janji akan dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Dr. Artha Theresia.

Masing-masing pimpinan definitif periode 2024-2029 yang dilantik yakni Khoirudin dari Fraksi PKS sebagai ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sesuai surat dari DPP PKS Nomor 104/K/AI- PKS/IX/2024 tanggal 10 September 2024.

Kemudian, Ima Mahdiah dari Fraksi PDI-P sebagai wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sesuai surat dari DPP PDI Perjuangan Nomor 6216/IN/DPP/IX/2024 tanggal 13 September 2024.

Lalu, Rany Mauliani dari Fraksi Gerindra sebagai wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sesuai surat dari DPP Partai Gerindra Nomor 08-0258/Kpts/DPP-GERINDRA/2024 tanggal 28 Agustus 2024.

Kemudian, Wibi Andrino dari Fraksi NasDem sebagai wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sesuai surat dari DPP Partai NasDem Nomor 11-SK/AKD/DPP-NasDem/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024.

Terakhir, Basri Baco dari Fraksi Golkar sebagai wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sesuai surat dari DPP Partai Golkar Nomor B-234/DPD/GOLKAR/DKI/IX/2024 tanggal 10 September 2024. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan