Ribuan Narapidana di Sumsel Terima Pengurangan Hukuman

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Jumat, 23 Juni 2017
Ribuan Narapidana di Sumsel Terima Pengurangan Hukuman

Sejumlah warga binaan Lapas Klas IIA Kendari berbincang di depan kamar penjara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (19/6). (ANTARA FOTO/Jojon)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan memberikan pengurangan masa hukuman atau remisi khusus kepada 5.539 narapidana beragama Islam pada Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah.

"Para narapidana tersebut diberikan remisi khusus Lebaran 2017 sebanyak 15 hari hingga 60 hari atau maksimal selama dua bulan," kata Kepala Divisi Pemsyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) Sumatera Selatan, Zulkifli Bustomi di Palembang, Kamis (22/6).

Dengan adanya pemberian remisi khusus tersebut, terdapat 39 narapidana yang masa hukumannya tinggal 15 hari hingga dua bulan lagi bisa langsung bebas pada Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada 25 Juni 2017 karena masa hukumannya berakhir setelah dikurangi remisi yang diperolehnya tersebut, katanya.

Dia menjelaskan remisi khusus Lebaran 2017 itu diberikan kepada narapidana umum dan khusus yang telah memenuhi persyaratan dan dinilai berkelakuan baik selama menjalani masa hukumannya di 20 lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan negara (rutan) dan cabang rutan.

Narapidana yang diberi remisi tersebut sesuai usulan dari 12 kepala lapas, tiga kepala rutan, dan lima kepala cabang rutan yang tersebar di 17 kabupaten dan kota di daerah kerja Kanwil Kemkumham Sumsel.

"Para kepala lapas, rutan dan cabang rutan yang paling mengetahui kondisi narapidana yang akan diberikan remisi, jika tidak terdapat kasus khusus, setiap narapidana yang diusulkan berhak mendapat remisi akan disetujui sesuai haknya yang diatur dalam Undang Undang," ujarnya.

Menurut dia, narapidana yang menjalani pembinaan di 20 lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan cabang rutan dalam wilayah provinsi ini tercatat lebih dari 10.000 orang.

Selain remisi khusus Hari Raya Idul Fitri, bagi narapidana yang memenuhi persyaratan akan kembali diberikan remisi umum pada Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2017.

"Sesuai ketentuan, pada Peringatan Hari Kemerdekaan atau Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia, pihaknya akan memberikan remisi umum kepada narapidana selama 15-60 hari," kata Zulkifli.

Sumber: ANTARA

#Narapidana #Sumatra Selatan #Idul Fitri #Hari Raya Idul Fitri 1438 H
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Hotspot Karhutla Turun 77,5 Persen, Pemerintah Perkuat Pemadaman di Kalteng dan Sumsel
Pemerintah memperkuat pemadaman karhutla di Kalteng dan Sumsel. Data Kemenhut mencatat hotspot nasional turun 77,5 persen dalam 24 jam terakhir.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Oktober 2026
Hotspot Karhutla Turun 77,5 Persen, Pemerintah Perkuat Pemadaman di Kalteng dan Sumsel
Indonesia
Ribuan Narapidana Dari Berbagai Wilayah Dipindah ke Penjara Super Ketat Nusakambangan
Narapidana yang dipindahkan berasal dari berbagai perkara pidana, antara lain narkotika, terorisme, korupsi, perdagangan orang, dan tindak pidana umum.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Ribuan Narapidana Dari Berbagai Wilayah Dipindah ke Penjara Super Ketat Nusakambangan
Indonesia
Usai Ditemukan Ruangan Musik Keras, Ratusan Narapidana Depok Dipindah ke Nusakambangan
Pemindahan tersebut juga menjadi peringatan bagi narapidana agar tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan pemasyarakatan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Usai Ditemukan Ruangan Musik Keras, Ratusan Narapidana Depok Dipindah ke Nusakambangan
Indonesia
Akhirnya! 10 Rumah Mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong Tempat Napi Istirahat Dibongkar
Selain persoalan status aset, Kemenimipas mendapati bangunan tersebut berada di kawasan aliran atau bantaran sungai yang tidak diperbolehkan untuk didirikan bangunan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Akhirnya! 10 Rumah Mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong Tempat Napi Istirahat Dibongkar
Indonesia
Rumah Fasilitas Mewah di Area Lapas Cibinong Ternyata Bukan Dibangun Pemerintah, Akan Dibongkar
“Nanti kalau itu bukan bangunan dari APBN, ya, kita akan bongkar semuanya,” ujar Mashudi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
Rumah Fasilitas Mewah di Area Lapas Cibinong Ternyata Bukan Dibangun Pemerintah, Akan Dibongkar
Indonesia
Modal 2 Korek Gas, 3 Orang Bakar Lahan PT Musi Hutan Persada di OKU Timur Sumsel
Penangkapan ketiga pelaku pembakaran lahan berawal dari kecurigaan petugas melihat mobil BG-8583-DR yang berhenti di lokasi sebelum api berkobar.
Wisnu Cipto - Selasa, 25 Agustus 2026
Modal 2 Korek Gas, 3 Orang Bakar Lahan PT Musi Hutan Persada di OKU Timur Sumsel
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Polri Pekerjakan Ribuan Narapidana untuk Masak MBG buat Siswa
Diketahui, 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak.
Dwi Astarini - Rabu, 13 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Polri Pekerjakan Ribuan Narapidana untuk Masak MBG buat Siswa
Indonesia
Musim Kemarau Menjelang, 3 Daerah di Sumsel Siaga Karhutla
Status serupa telah diberlakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir.
Dwi Astarini - Selasa, 28 April 2026
Musim Kemarau Menjelang, 3 Daerah di Sumsel Siaga Karhutla
Indonesia
Polda Metro Jaya Turunkan 2.470 Personel Pastikan Keamanan Jabodetabek Tetap Kondusif Pasca Lebaran 2026
Polda Metro Jaya menggelar Apel Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dalam rangka pengamanan pasca Operasi Ketupat Jaya 2026 di Stadion Presisi Polda Metro Jaya, Kamis (26/3).
Frengky Aruan - Kamis, 26 Maret 2026
Polda Metro Jaya Turunkan 2.470 Personel Pastikan Keamanan Jabodetabek Tetap Kondusif Pasca Lebaran 2026
Indonesia
Hampir 5 Persen ASN 'Tak Ada Kabar' Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran 2026, Pemprov DKI Siapkan Hukuman Sanksi Disiplin
ASN yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Frengky Aruan - Kamis, 26 Maret 2026
Hampir 5 Persen ASN 'Tak Ada Kabar' Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran 2026, Pemprov DKI Siapkan Hukuman Sanksi Disiplin
Bagikan