Ribuan Hakim Bakal Mogok Kerja, Tuntut Penyesuaian Gaji dan Tunjangan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 26 September 2024
Ribuan Hakim Bakal Mogok Kerja, Tuntut Penyesuaian Gaji dan Tunjangan

Ilustrasi: Hakim tengah memimpin sidang tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Idi, Kabupaten Aceh Timur, Kamis (13/6). ANTARA/Hayaturrahmah

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ribuan hakim akan melakukan aksi cuti bersama atau mogok sidang pada 7-11 Oktober 2024 untuk memperjuangkan kesejahteraan.

Menurut Juru Bicara Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia (GSHI) Fauzan Arrasyid, gerakan tersebut adalah sebuah komitmen seluruh hakim di Indonesia.

"Gerakan ini merupakan bentuk komitmen seluruh hakim untuk memperjuangkan kesejahteraan, independensi," ujar Fauzan dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9).

Ia juga mengatakan gerakan tersebut dilakukan demi kehormatan lembaga peradilan di Indonesia lantaran belum ada penyesuaian gaji dan tunjangan jabatan hakim meski inflasi terjadi setiap tahun.

Baca juga:

Hakim Kabulkan Status Tahanan Rumah Sukena Terdakwa Pemelihara Landak di Bali

"Situasi ini membuat gaji dan tunjangan yang ditetapkan 12 tahun lalu memiliki nilai yang sangat berbeda dengan kondisi ekonomi saat ini," tuturnya.

Fauzan menyebut tidak adanya penyesuaian gaji bisa mengancam integritas lembaga peradilan karena membuat hakim rentan terhadap korupsi.

Ia menyentil soal Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 Mahkamah Agung (MA) yang mengamanatkan perlunya peninjauan ulang terkait penggajian hakim.

"Dengan begitu, aturan penggajian yang diatur dalam PP 94/2012 sudah tidak lagi memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga revisi terhadap PP tersebut sangat penting dan mendesak," ujarnya.

Baca juga:

Hukuman Mantan Mentan SYL Diperberat Hakim Pengadilan Tinggi

Fauzan mengatakan cuti bersama itu akan dibarengi aksi protes sebagai bentuk protes atas kesejahteraan dan independensi hakim yang terabaikan selama bertahun-tahun.

"Hakim yang berangkat ke Jakarta akan melakukan audiensi, aksi protes, dan pertemuan dengan lembaga terkait,” ucapnya.

“Lalu menemui tokoh nasional yang peduli terhadap isu peradilan sebagai langkah memperjuangkan perubahan nyata bagi profesi hakim dan sistem hukum di Indonesia,” pungkasnya. (Pon)

#Hakim Konstitusi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Hakim MK Gantikan Arief Hidayat
Hakim Mahkamah Konstitusi terpilih Inosentius Samsul (kedua kiri) berfoto bersama Wakil Ketua DPR Adies Kadir dan Saan Mustopa dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam Rapat Paripurna DPR ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 21 Agustus 2025
Rapat Paripurna DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Hakim MK Gantikan Arief Hidayat
Indonesia
Paripurna DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Hakim MK, Disebut Orang Kredibel
Inosentius merupakan calon tunggal yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI dengan mekanisme penjaringan aktif.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Agustus 2025
Paripurna DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Hakim MK, Disebut Orang Kredibel
Indonesia
Legislator PDIP Ingatkan Inosentius Jangan Hantam DPR Setelah Jadi Hakim MK
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin secara khusus mengingatkan Inosentius jika nanti sudah menjabat sebagai hakim konstusi jangan sampai jadi kacang lupa kulit.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Agustus 2025
Legislator PDIP Ingatkan Inosentius Jangan Hantam DPR Setelah Jadi Hakim MK
Berita Foto
Inosentius Samsul Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi di Komisi III DPR
Calon tunggal Hakim Konstitusi Inosentius Samsul mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 20 Agustus 2025
Inosentius Samsul Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi di Komisi III DPR
Indonesia
Komisi III DPR Setujui Kepala Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul Jadi Hakim Konstitusi
Sementara itu, Arief Hidayat akan pensiun pada saat memasuki usia 70 tahun, tepatnya pada 3 Februari 2026. UU MK menyebut, hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat ketika berusia 70 tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Agustus 2025
Komisi III DPR Setujui Kepala Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul Jadi Hakim Konstitusi
Indonesia
Anwar Usman Dirawat Pasca Jatuh, Sidang Sengketa Pilkada di MK Kena Imbas
Proses sidang sengketa hasil Pilkada 2024 di panel III Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwal ulang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Januari 2025
Anwar Usman Dirawat Pasca Jatuh, Sidang Sengketa Pilkada di MK Kena Imbas
Indonesia
Ribuan Hakim Bakal Mogok Kerja, Tuntut Penyesuaian Gaji dan Tunjangan
Fauzan menyebut tidak adanya penyesuaian gaji bisa mengancam integritas lembaga peradilan karena membuat hakim rentan terhadap korupsi.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 26 September 2024
Ribuan Hakim Bakal Mogok Kerja, Tuntut Penyesuaian Gaji dan Tunjangan
Berita
Jokowi Bakal Lantik Arsul Sani Jadi Hakim Konstitusi
Jokowi akan melantik Arsul Sani sebagai Hakim Konsistusi pada Kamis (18/1). Sebelumnya, ia mengalahkan tujuh calon lainnya.
Soffi Amira - Kamis, 18 Januari 2024
Jokowi Bakal Lantik Arsul Sani Jadi Hakim Konstitusi
Indonesia
Wapres Yakin Ketua MK Baru Tak Picu Kegaduhan dan Hentikan Gonjang-ganjing
Saat dimintai tanggapannya mengenai pergantian jabatan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berharap lembaga peradilan ini mampu menyelesaikan tugas-tugasnya lebih baik lagi.
Mula Akmal - Jumat, 10 November 2023
Wapres Yakin Ketua MK Baru Tak Picu Kegaduhan dan Hentikan Gonjang-ganjing
Indonesia
DPR Harap Ketua MK Anyar Mampu Jadi Benteng Konstitusi
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus berharap Suhartoyo bisa menjadi benteng dari masalah hukum di Tanah Air.
Mula Akmal - Jumat, 10 November 2023
DPR Harap Ketua MK Anyar Mampu Jadi Benteng Konstitusi
Bagikan