Ribka Tjiptaning Tuding Dua Orang ini Bisniskan Uang Rakyat lewat BPJS

MerahPutih Nasional - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ribka Tjiptaning meminta kepada BPJS untuk tidak berbisnis menggunakan uang keringat Buruh. Hal tersebut dia tegaskan saat mendengar pemaparan yang dilakukan oleh Dirut BPJS Elvyn G Masassya terkait implikasi-implikasi yang akan terjadi saat Revisi PP 46/2015.

"Kita dikuliahi lah nanti saham ini, deposito, enggak ada urusan. Yang penting itukan uang rakyat. Negara tidak boleh berbisnis. Buruh suka enggak gajinya dipotong-potong? Inikan hak dia untuk mengambil. Lalu kenapa dipersulit? Komisi IX jangan mau diseret-seret terbawa pola pikir ekonomi, yang kita perjuangkan saat ini adalah haknya buruh, hak rakyat," tegasnya dengan nada menggebu-gebu, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, (6/7).

Dia bahkan menuding atas di keluarkannya PP 46/2015 ini sengaja dilakukan instansi terkait guna menjelek-jelekan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Terlebih, ini dilakukan secara mendadak dan bertepatan dengan edisi Ramadan dimana setiap masyarakat memiliki kebutuhan yang tidak sedikit.

"Jangan-jangan ini menteri dan direktur sengaja membuat nama Jokowi jatuh, buruh bergejolak sehingga membuat pemerintahan Jokowi menjadi jelek ?" Tegasnya dengan nada menyindir.

Dia mengatakan, sesuai dengan paparan yang dikatakan oleh Pak Elvyn bahwa BPJS dapat mencairkan dana anggota kepesertaan jika anggota kepesertaan mengalami cacat total, meninggal dunia, atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya.

"Terus kalau mau ambil semua harus cacat dulu baru diberikam semuanya? Harus kecelakaan terus mati semuanya? Apa harus begitu ?" Katanya.

Dia meminta kepada para pengambil kebijakan untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam setiap mengambil kebijakan. Terlebih jika kebijakan tersebut membawa dampak yang sangat signifikan.(rfd)

Baca Juga:

Dampak Revisi PP Nomor 46 Tahun 2015 Menurut Dirut BPJS

Buruh Apresiasi Langkah Jokowi Segera Panggil Menaker dan Dirut BPJS

Presiden Minta Aturan Klaim JHT BPJS Direvisi

Bukan Menguntungkan, Kebijakan Baru BPJS Malah Rugikan Rakyat