Ribka Tjiptaning: Tanpa Kudatuli Tak Akan Lahir Reformasi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 27 Juli 2023
Ribka Tjiptaning: Tanpa Kudatuli Tak Akan Lahir Reformasi

Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning (kedua kiri) dalam diskusi bertajuk "Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996" di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (27/7). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPurih.com - Tragedi Kudatuli atau kerusuhan 27 Juli 1996 menjadi tonggak lahirnya gerakan-gerakan perlawanan atas kesewenangan rezim Orde Baru yang merampas hak rakyat untuk berdemokrasi.

Demikian disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning dalam diskusi bertajuk "Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996" di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (27/7).

Mbak Ning, sapaan karib Ribka Tjiptaning menyebut Kudatuli menjadi pemantik lahirnya iklim demokrasi sekaligus mengakhiri hegemoni Presiden Soeharto.

Baca Juga:

Sejarawan Sebut Kudatuli jadi Momentum Pendobrak Kekuasaan Orde Baru

Selain itu, kata anggota Komisi VII DPR RI ini, tanpa adanya Kudatuli tidak akan lahir Reformasi dan Joko Widodo (Jokowi) tidak mungkin menjadi Presiden RI.

“Kalau tidak ada Peristiwa 27 Juli tidak ada Reformasi. Kalau tidak ada Peristiwa 27 Juli, Jokowi tidak bisa jadi presiden. Tidak ada 27 Juli tidak ada anak buruh jadi bupati. Karena 27 Juli itu tonggak Reformasi,” ujarnya.

Kudatuli merupakan peristiwa pengambilalihan paksa kantor DPP PDI yang dikuasai Megawati Soekarnoputri oleh massa pendukung Soerjadi.

Hingga 27 tahun berselang, pengorbanan sejumlah elemen masyarakat dalam memperjuangkan demokrasi kala itu kini telah dinikmati banyak pihak. Termasuk koleganya Budiman Sudjatmiko yang sempat menjadi anggota DPR RI.

Baca Juga:

Usman Hamid Dorong Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc Usut Tragedi Kudatuli

Mbak Ning lantas menyinggung sikap Budiman Sudjatmiko yang dulu gencar melawan kediktatoran Soeharto, namun saat ini malah mendekat ke Prabowo Subianto.

Menurut Mbak Ning, manuver Budiman Sudjatmiko bertemu Prabowo Subianto tidak sesuai dengan idealismenya dahulu ketika kerap berorasi melawan rezim Orde Baru.

“Sekarang malah bilang tokoh nasionalislah, bagaimana dibilang tokoh nasionalis saat Indonesia lagi carut-marut dia malah kabur ke luar negeri,” tuturnya. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Pastikan Terus Perjuangkan Keadilan untuk Korban Tragedi Kudatuli

#PDIP #Reformasi 1998
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Indonesia
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Bagikan